Brilio.net - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan mulia ternyata menimbulkan masalah serius. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat, ada 17 Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan terkait program MBG yang terjadi di 10 provinsi di Indonesia.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyampaikan bahwa terdapat tiga faktor utama penyebab keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketiganya yaitu kontaminasi bahan makanan, pertumbuhan dan perkembangan bakteri, serta kegagalan dalam pengendalian keamanan pangan. Hal ini menjadi catatan penting dalam proses evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut ke depannya.

"Kontaminasi awal pangan berasal dari bahan mentah, serta lingkungan tempat pengolahan atau penjamin makanan," ujarnya dalam rapat bersama DPR di Jakarta, Kamis (15/5).

Terkait pertumbuhan dan perkembangan bakteri, Taruna menyebut bahwa hal tersebut disebabkan oleh faktor suhu, waktu, dan kondisi makanan yang tidak terjaga. Salah satu contoh yang diungkap, ada makanan yang dimasak terlalu cepat namun tidak segera didistribusikan, menyebabkan keracunan saat dikonsumsi oleh anak-anak.

"Sebagian dapur perlu dievaluasi dan diperbaiki karena berhubungan langsung dengan hygiene-sanitasinya," katanya.

Ketiga penyebab keracunan tersebut mencerminkan berbagai isu mendasar yang harus dibenahi, seperti belum lengkapnya data epidemiologi, ketidaktepatan parameter uji laboratorium, dan belum optimalnya penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Selain itu, penjaminan terhadap keamanan bahan baku juga dinilai masih lemah.

BPOM menyatakan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna mencegah terulangnya KLB di masa depan. “Kami akan semakin mempererat koordinasi agar kejadian serupa tidak terulang,” tutur Taruna.

Di akhir pernyataannya, Taruna berharap BPOM dapat lebih awal dilibatkan dalam pengawasan program MBG, bukan hanya ketika sudah terjadi KLB. Ia juga meminta dukungan dari DPR RI untuk membantu memfasilitasi sinergi antara BPOM dan BGN demi keberhasilan program nasional tersebut.

“Kami ingin keterlibatan sejak awal, bukan setelah masalah muncul,” tegasnya.