Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan program makan bergizi gratis (MBG) bagi 82,9 juta penerima manfaat, diperlukan anggaran tambahan sebesar Rp75 triliun hingga Rp100 triliun. Target ini diharapkan dapat tercapai pada akhir tahun 2025.

Menurut Dadan, tambahan anggaran ini akan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk biaya operasional, pengadaan bahan baku, pelatihan, dan pengembangan jaringan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bertugas mengelola dapur umum untuk program MBG.

"Kami akan memproses pencairan anggaran setelah infrastruktur siap," jelas Dadan saat berbincang dengan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (3/3), seperti yang dilansir oleh Antara.

Namun, sebelum mendapatkan tambahan anggaran, BGN harus melalui beberapa mekanisme, termasuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dadan juga menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk tambahan anggaran tersebut.

Jika infrastruktur pendukung MBG, termasuk SPPG dan dapur umum, mulai beroperasi pada September 2025, BGN bisa mendapatkan tambahan anggaran hingga Rp100 triliun. Namun, jika operasionalnya baru siap pada Oktober, maka anggaran yang diterima hanya Rp75 triliun.

"Intinya, tambahan anggaran ini untuk menyelenggarakan program makan bergizi, mencakup bahan baku, operasional, dan lainnya," tambah Dadan.

Untuk periode Januari hingga April 2025, anggaran yang dialokasikan untuk program makan bergizi gratis mencapai Rp71 triliun, dengan target penerima manfaat sebanyak 3 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Di tahun 2026, anggaran untuk program MBG diperkirakan mencapai Rp400 triliun, seiring dengan meningkatnya jumlah penerima manfaat yang ditargetkan mencapai 82,9 juta orang.

Namun, program MBG ini tidak lepas dari kritik. Sejumlah laporan dari berbagai daerah menunjukkan adanya masalah dalam kualitas makanan yang disajikan, mulai dari makanan basi hingga kasus keracunan. Direktur Eksekutif Global Strategi Riset Indonesia (GSRI), Sebastian Salang, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program ini.

"Kita perlu melakukan riset untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik. Jika ada masalah, sebaiknya pemerintah tidak ragu untuk melakukan evaluasi dan perbaikan," ujar Sebastian.

Kasus keracunan juga terjadi di beberapa daerah, termasuk di Takalar, Sulawesi Selatan, di mana 12 siswa dilarikan ke puskesmas setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Kepala Dinas Kesehatan setempat menyatakan bahwa kejadian ini sedang diselidiki.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Dadan menekankan pentingnya persiapan matang sebelum melaksanakan program MBG. "Kami ingin memastikan bahwa setiap anak mendapatkan asupan gizi yang baik dan aman," tutup Dadan.