Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, baru-baru ini mengungkapkan bahwa meskipun lembaganya mengalami efisiensi anggaran, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan tanpa ada pemangkasan.

"Enggak ada. Kalau seluruh kementerian kan anggaran pegawai enggak ada yang kena pangkas, program MBG juga tidak kena," jelas Dadan setelah rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dadan menambahkan bahwa efisiensi anggaran di BGN hanya berdampak pada pos pengadaan lahan. Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penggunaan sistem pinjam pakai lahan milik pemerintah daerah, instansi lain, atau BUMN.

"Yang kena ya pengadaan di pengadaan lahan, yang bisa menggunakan lahan-lahan pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN dan lain-lain bisa pinjam pakai," terangnya.

Secara keseluruhan, BGN mengalami efisiensi anggaran sekitar 0,2845 persen, yang berarti berkurang sekitar Rp200,2 miliar. "Dan BGN pun termasuk salah satu yang terkena efisiensi. Meskipun besarannya kurang lebih 0,2845 persen, jadi berkurang 200 miliar 200 juta," imbuh Dadan.

Langkah efisiensi ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Inpres tersebut menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan peninjauan dan penghematan anggaran, terutama pada belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan pengadaan lahan.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan sebesar Rp306,69 triliun, dengan rincian Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah. Penghematan ini diharapkan dapat mengalokasikan dana lebih efektif untuk program prioritas pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu andalan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan efisiensi ini, pemerintah berkomitmen memastikan bahwa pengurangan anggaran tidak mengganggu pelayanan publik dan program yang berdampak langsung pada masyarakat. Sebaliknya, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.