×
Sign in

Hello There

Sign In to Brilio

Welcome to our Community Page, a place where you can create and share your content with rest of the world

  Connect with Facebook   Connect with Google
Cek fakta 8 pernyataan Jokowi-Ma'ruf & Prabowo-Sandi dalam debat

View Image

0

BRILIO » Politik

Cek fakta 8 pernyataan Jokowi-Ma'ruf & Prabowo-Sandi dalam debat

foto: Instagram/ @tatansyuf dan @retha_eka

Sejumlah pernyataan menimbulkan kontroversi.

18 / 01 / 2019 09:25

Brilio.net - Debat Pilpres 2019 tahap pertama berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta pada 17 Januari 2019, pukul 20.00 WIB. Debat yang dipimpin oleh moderator Ira Koesno dan Imam Priyono dimulai dengan pernyataan atau tanggapan masing-masing calon presiden mengenai tema yang diusung, yakni terkait Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme.

Debat berjalan tertib sesuai yang diinginkan. Namun dalam setiap sesi debat beberapa kali calon presiden tampak begitu tegang dalam menanggapi pertanyataan satu sama lain. Hal ini terlihat ketika beberapa kali Joko Widodo menanggapi pertanyaan atau pernyataan yang dilontarkan oleh Prabowo-Sandi. Sampai-sampai ia terkesan meninggikan suaranya. Salah satunya adalah ketika menaggapi pertanyaan Prabowo Mengenai penegak hukum yang menurutnya selama rezim Jokowi dianggap belum adil.

Jokowi dengan santai menganggapi hal itu, bahkan Jokowi meminta agar Prabowo jangan main tuduh hukum tidak adil. Ia pun mengatkan bahwa semuanya dilakukan atas prosedur hukum yang berlaku. Jika ada yang menyalahi aturan, ia meminta agar dilaporkan. Debat sedikit memanas ketika Jokowi mengungkit hoax Ratna Sarumpaet. Yang saat itu mengaku dipukuli, padahal setelah menggelar konfrensi pers ternyata operasi plastik.

Ketegangan serta menyapaikan tanggakapn dengan nada tinggi sempat terjadi beberapa kali dalam debat pertama tersebut. Namun di balik itu ada pernyataan-pernyataan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi dalam debat mengandung fakta-fakta menari yang perlu diketahui.

Dirangkum brilio.net dari debat yang berlangsung pada 17 Januari 2019, berikut beberapa fakta dari pernyataan kedua pasangan calon Presiden.

Loading...

1. Gaji gubernur Rp 8 juta.

Calon Presiden 2019 Prabowo Subianto sempat melontarkan pernyataan mengenai gaji gubernur yang hanya Rp 8 juta. Ia juga menyinggung mengenai kesejahteraan gubernur di Indonesia yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang ditanganinya.

"Sebagai contoh, bagaimana bisa seorang gubernur gajinya hanya Rp 8 juta?" kata Prabowo

Ternyata pernyataan Prabowo mengundang perhatian masyarakat dan menjadi viral. Jika dilihat dari PP No 59 Tahun 2000, besaran gaji gubernur adalah Rp 3 juta. Selain itu, gubernur juga mendapat tunjangan Rp 5,4 juta berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2001.

2. Jateng lebih luas dari Malaysia.

Dalam debat tersebut Prabowo juga menyatakan bahwa luas wilayah Jawa Tengah lebih besar daripada Malaysia, padahal gaji yang didapat oleh seorang gubernur terbilang kecil. "Dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD yang begitu besar. Ini tidak realistis" kata Prabowo.

Apakah benar Jawa Tengah tengah lebih besar dari Malaysia? Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, luas wilayah Jateng pada tahun 2017 adalah 32.544,12 kilometer persegi. Sementara, berdasarkan data Central Intelligence Agency (AS) Amerika Serikat, luas wilayah Malaysia adalah 329.847 kilometer persegi, yang terdiri atas: Darat: 328.657 kilometer persegi. Dan luas Perairan: 1.190 kilometer persegi.

3. Kades ditahan karena dukung pasangan Prabowo-Sandi.

Ketika memasuki tema pembahasan mengenai hukum, calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menyinggung mengenai penegakan hukum di rezim Jokowi dianggap belum adil. Ia mengatakan bahwa ada kepala desa yang mendukungnya malah ditangkap, sementara yang dukung petahana tidak diproses hukum.

"Bapak kan sudah memerintah selama 4 tahun lebih, yang kita ketemukan di masyarakat bahwa kadang-kadang aparat itu berat sebelah. Sebagai contoh kalau ada kepala daerah, gubernur yang dukung paslon nomor 1 itu menyatakan dukungan tidak ada, tapi ada kepala desa menyatakan kami sekarang ditangkap, saya kira ini suatu perlakukan tidak adil. Sebab menyatakan pendapat itu dijamin UUD, siapa pun boleh menyatakan pendapat dukungan kepada siapapun saya kira. Kami mohon bapak perhitungkan ada anak buah bapak berlebihan," kata Prabowo.

Sosok kepala desa yang dimaksudkan Prabowo adalah Kepala Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Suhartono. Suhartono atau Nono, yang dijatuhi hukuman 2 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Ia terbukti melakukan tindak pidana berupa tindakan yang menguntungkan peserta Pemilu 2019. Nono menggalang massa ibu-ibu kampung untuk menyambut Sandiaga Uno Jalan Desa Sampangagung pada 21 Oktober 2018 silam.

Dalam persidangan terbukti bahwa Nono mengerahkan 200 orang, dengan itu ia juga menghabiskan Rp 20 juta untuk menggelar kampanye menyambut Sandiaga. Uang itu salah satunya dibagikan ke ibu-ibu yang datang dengan nilai Rp 20 ribu, Rp 50 ribu, hingga Rp 100 ribu per orang. Dalam keputusan manjelis hakim, Nono dinyatakan bersalah Ia terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye. Nono dijerat Pasal 490 juncto Pasal 282 UU Pemilu 7/2017.

4. Caleg eks koruptor di Gerindra.

Dalam sesi ke-5 debat Pilpres 2019, calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo melemparkan pertanyaan soal jumlah calon legislatif mantan napi koruptor yang diusung oleh Partai Gerindra. Jokowi menyampaikan dengan menyodorkan data Indonesia Cooruption Watch (ICW). Dalam data tesebut menyebutkan, bahwa Partai Gerindra terebut banyak yang mengusung caleg mantan napi koruptor.

"Menurut ICW, partai yang bapak pimpin, termasuk yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tau, caleg itu yang tanda tangan ketua umumnya. Berarti pak Prabowo yang tandatangan. Bagaimana bapak menjelaskan mengenai ini," tanya Jokowi.

Namun Prabowo mengaku, atas pernyataan Jokowi tersebut ia mengatakan belum mendapatkan laporan tertentu mengenai hal itu.

5. Lapangan kerja susah.

Dalam debat yang berlansung pada 17 Januari 2019, Sandiaga Uno menyampaikan bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia sangat sedikit dan tidak bisa mensejahterakan rakyat, karena tidak adanya kepastian hukum.

"Negeri yang kaya raya ini negeri yang luar biasa kemahrifah lojinawi ini masih menyisahkan banyak masalah. Lapangan kerja susah di dapat. Peluang usaha susah di lakukan oleh masyarakat karena tidak kepastian hukum." kata Sandiaga Uno.

Ia pun menuturkan bahwa dibawah kepemimpinan Prabowo-Sandi, hukum harus ditegakkan dan dalam waktu yang singkat harus kita singkronkan dan ciptakan harmonisasi. Kepastian hukum akan meningkatkan ivestasi. Lapangan kerja akan tercipta, kesejahteraan akan dirasakan oleh masyarakat.

Lalu bagaimakah faktanya? Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka menurut daerah pada Agustus 2018 sebesar 5,34 persen dari angkatan kerja.

Secara kuantitas, tercatat sebanyak tujuh juta orang pengangguran per Agustus 2018. Jika dibandingkan dengan data periode yang sama di tahun lalu, jumlah pengangguran berkurang 40.000 orang. Posisi tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2018 tersebut turun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni sebesar 5,50 persen.

6. Ada 200 negara di dunia.

Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dalam kondisi yang tak menguntungkan. Ia mengatakan ada beberapa indikator-indikator, tapi tak menjelaskan. "Ada 200 negara kurang lebih 30 disebut sangat berhasil (dan) 30 sangat tidak berhasil dan miskin," kata Prabowo.

Prabowo juga menambahkan negara yang berhasil memiliki ciri khas seperti harus swasembada pangan, air bersih, lembaga pemerintahan harus kuat khususnya lembaga penegak hukum, hakim, jaksa dan polisi. Lalu benarkah mengenai jumlah negara tidak berhasil atau miskin yang disebut oleh Prabowo?

Ada 195 negara di dunia saat ini. Total ini terdiri dari 193 negara yang merupakan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 2 negara yang merupakan negara pengamat non-anggota: Tahta Suci dan Negara Palestina.

Yang tidak termasuk dalam jumlah total 195 negara ini adalah:

a. Taiwan - PBB menganggapnya diwakili oleh Republik Rakyat Tiongkok

b. Kepulauan Cook dan Niue, keduanya negara bagian dalam pergaulan bebas dengan Selandia Baru yang merupakan anggota beberapa badan khusus PBB dan telah diakui "kapasitas membuat perjanjian penuh", tetapi bukan negara anggota maupun negara pengamat bukan anggota.

c. Dependensi (atau wilayah dependen, area dependen, dependensi) dan Area Kedaulatan Khusus (wilayah otonom)

d. Negara-negara lain yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak memiliki pemerintahan sendiri.

7. Anak Presiden tak lulus CPNS.

Dalam debat yang berlangsung pada 17 Januari 2019, Jokowi menyinggung mengenai putrinya, Kahiyang Ayu yang tak lolos seleksi CPNS pada 2017 silam. Hal ini disampaikan karena sangking transparannya.

"Rekrutmennya berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bisa semua orang melihat dan sekarang sudah kita lakukan. Semuanya bisa cek, hasilnya juga bisa cek, anak saya tidak bisa terima di situ karena memang tidak lulus," ujar Jokowi.

Pada 2017 silam, memang Kahiyang Ayu mengikuti seleksi tes CPNS sebagai Pemeriksa Pertama Pemerintah Kota Surakarta. Berdasarkan keterangan Materi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, pihaknya menyatakan tidak ada keistimewaan yang diberikan kepada putri presiden.

8. Tax ratio rendah.

Prabowo Subianto mengeklaim bahwa maraknya korupsi di Indonesia dikarenakan penghasilan aparatur sipil negara (ASN) terbilang kecil. Ia berjanji jika ia terpilih menjadi Presiden, maka ia akan menaikkan rasio pajak, sehingga gaji ASN dapat ditingkatkan.

"Kita tingkatkan tax ratio yang sekarang berada 10 persen bahkan lebih rendah, saya akan kembalikan ke 16 (persen) tax ratio," ujar Prabowo.

Jika dilihat di tahun 2015, status tax ratio di Indonesia menempati angka 11,6 persen. Selanjutnya pada tahun 2016, indeks tax ratio di Indonesia mengalami penurunan hingga mencapai 10,8 persen. Sementara, pada tahun 2017, Indonesia mendapati indeks tax ratio yang kembali menurun di angka 10,7 persen. Kemudian, pada tahun 2018, indeks tax ratio Indonesia alami peningkatan sebesar 0,8 persen yang awalnya 10,7 persen menjadi 11,5 persen.





Pilih Reaksi Kamu
  • Senang

    0%

  • Ngakak!

    0%

  • Wow!

    0%

  • Sedih

    0%

  • Marah

    0%

  • Love

    100%

Loading...

RECOMMENDED VIDEO

Wave white

Subscribe ke akun YouTube Brilio untuk tetap ter-update dengan konten kegemaran Milenial lainnya

MORE
Wave more