Brilio.net - Kubu paslon nomor 02 Prabowo-Sandi berkali-kali menyatakan klaim kemenangan berdasarkan data hitung internal mereka. Data yang mereka miliki berbeda dengan data sementara real count KPU maupun data quick count belasan lembaga survei. Tak hanya itu, kubu Prabowo-Sandi juga menuding adanya kecurangan dalam Pilpres 2019.

Menyikapi perbedaan data dengan BPN Prabowo-Sandi, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan siap adu data suara Pilpres 2019. Komisioner KPU Evi Novida Ginting pada Rabu (15/5) menyebut adu data bisa dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi dan penghitungan suara yang dilaksanakan sejak 10 Mei sampai 22 Mei 2019.

"Silakan, kita siap dengan data. Kami semua punya infrastruktur sampai ke bawah. C1 ada, DA1 kemudian kami punya DD1, silakan kami bisa tunjukkan dalam rekapitulasi, dan ini kan sudah dibuka, sudah ada forumnya sehingga dibawa saja dalam rapat pleno," ujar Evi di kantor KPU, Jakarta dikutip dari Liputan6.com, Kamis (16/5).

Dia menyebut data milik KPU bisa disandingkan dengan data Bawaslu dalam rapat pleno rekapitulasi suara. Apakah itu data tingkat provinsi dan daerah dengan data yang disampaikan KPU Provinsi. "Ini kan kita bisa saling membandingkan data Bawaslu dan KPU provinsi, jadi nggak harus dikhawatirkan dalam forumnya," jelas Evi.

Sementara itu, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyatakan data yang mereka miliki pun sudah diaudit, sehingga kalau diajak untuk audit pun siap. "Ya kami siap. Sejak awal kita memang sudah diaudit," kata Hasyim.

Loading...

Sementara itu, Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut sejak awal pihaknya sudah adu data dengan penyelenggara pemilu soal Daftar Pemilih Tetap (DPT). "Adu data kan sejak awal dilakukan oleh BPN termasuk terkait dengan DPT, seperti saya sampaikan pada saat yang lalu, DPT ketika ada tambahan DPT dari Kemendagri yang hampir belasan juta itu kita keberatan," kata Dahnil di medcen Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I No 35, Rabu (15/5).

Pihaknya juga sudah mempresentasikan temuan-temuan data kecurangan yang dipimpin Direktur Media dan Komunikasi BPN Hashim Djojohadikusumo. Namun, tak ada perbaikan yang signifikan dari kesalahan data tersebut oleh penyelenggara Pemilu.

Maka dari itu, sejak berlangsungnya proses kampanye pemilu, BPN mengklaim kerap menyodorkan data-data kecurangan. "Termasuk juga data data kesalahan yang keliru, kan kita sampaikan, tapi tidak ada perubahan juga secara signifikan," tandas Dahnil.

Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandi mengeluarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan tim internalnya. Hasil itu dipaparkan tim pakar Prabowo-Sandi Laode Kamaluddin di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).

Menurut Laode, berdasarkan penghitungan formulir C1 hingga Selasa 00.00 WIB tengah malam, pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf memperoleh 44,14 persen atau 39.599.832 suara. Sementara pasangan nomor urut 02 Prabowo Sandi 54,24 persen atau sebesar 48.657.483 suara. Suara tidak sah 1,62 persen. "Jadi yang selama ini yang menanyakan datanya, ini datanya, ini hasilnya pasangan Prabowo-Sandi unggul," kata Laode.

Hasil tersebut berdasarkan perhitungan dari 444.976 TPS atau sebanyak 54,91 persen. Laode mempersilakan bila ada pihak yang ingin menantang atau menguji penghitungan suara yang dilakukan BPN. "Kita adu data saja. Inilah angka angkanya yang kita miliki," kata Laode.