5 Suku pedalaman ini juga ikut merayakan pesta demokrasi 2019

Tahun 2019 menjadi pesta demokrasi 5 tahunan bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat memberikan hak suara tidak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden saja, akan tetapi anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD.

Berbeda dengan tahun 2014, pemilu yang telah diselenggarakan kemarin menuai berbagai hal tidak biasa. Banyak panitia TPS di berbagai daerah melakukan cara unik Untuk menarik perhatian warga agar ikut berpartisipasi pada pemilu tahun ini. Beberapa hasil kreasi dipamerkan dan menyulap TPS menjadi berbeda dengan tema yang beragam seperti pemakaman, resepsi pernikahan, superhero, bola, sekolah, Ramadhan, princes, bahkan ada yang memberikan soto gratis ataupun jajanan pasar untuk warga yang telah mencoblos.

Di balik kemeriahan pesta demokrasi, hal berbeda justru dialami oleh masyarakat pedalaman. Pasalnya para relawan melakukan aksi jemput bola untuk mengajak suku pedalaman memberikan aspirasi hak suara. Selain itu para relawan juga harus melewati jalan terjal yang sulit serta memakan waktu yang cukup lama. Sosialisasi pun berjalan tidak mudah. Perbedaan bahasa menjadi penghalang sehingga membutuhkan penerjemah. Beberapa di antara mereka ada yang sudah mengikuti pemilu namun masih tergolong rendah dan ada juga yang baru pertama kali mengikuti pemilu tahun ini. Lebih lanjut simak suku apa saja yang berpartisipasi dalam pemilu tahun ini.

1. Suku Polahi.

Foto: Antara Foto/Adwinata Solihin

Suku Polahi yang artinya orang pelarian berada di Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, lebih tepatnya di dalam perbukitan dan hutan. Suku ini ditinggali tiga kepala keluarga dengan jumlah keseluruhan 13 orang. Mereka hidup dengan cara berpindah-pindah mencari tempat yang dekat dengan sumber air di sekitar perbukitan.

Untuk ke lokasi, tiga relawan harus menjelajah perkebunan menyeberangi tujuh sungai dan melewati lebatnya hutan. Waktu yang ditempuh sekitar sembilan jam. Dalam sosialisasinya, para Relawan memberikan pengenalan terkait surat suara, tata cara mencoblos, dan sejenisnya. Meskipun sempat terkendala dengan bahasa, beruntung ada penerjemah sehingga sosialisasi berjalan lancar.

Berdasarkan keterangan Pemimpin Suku Polahi, Raja Babuta mengatakan bahwa ada lima orang yang memiliki E-KTP sejak tahun 2012, mereka diajak seorang teman dari perkampungan warga. Namun belum pernah mengikuti pemilu dan belum mengetahui apa itu pemilu. Sosialisasi ini diharapkan agar Suku Polahi dapat memberikan hak suaranya pada pemilu tahun ini.

2. Suku Bati.

Foto: Maluku.id/Jimmy Ayal

Suku Bati berada di kawasan hutan tropis di Pegunungan Bati, Kecamatan Kian Darat, SBT. Dusun Bati Kelusi menjadi suku awal terbentuknya komunitas adat Bati. Dusun Bati Kelusi kemudian membentuk Klan Dusun baru yakni Dusun Rumbouw, Dusun Rumoga, Dusun Tabalean, Dusun Kelsaur, Dusun Kliwouw, dan beberapa dusun kecil lainnya.

Sebelumnya suku Bati belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang surat suara, jadi tidak mengetahui warna tiap tingkatan, ungkap Muhammad Jamin Tua Adat Bati Kelusi. Padahal menurut Muhammad Jamin mereka ingin sekali menyalurkan aspirasi politik walau ketidaktahuan mereka akan bentuk dan warna minim. Mereka juga harus berjalan kaki selama 3-4 jam untuk ke TPS dalam dua kecamatan berbeda. Warga Bati Kelusi, Rumbouw, Eseriun, dan Bati lainnya menyalurkan hak politiknya di Kecamatan Kian Darat. Sedangkan Bati Kliwouw serta Bati Sayei di kecamatan Tolu dan Bati Rumoga di desa mereka.

3. Suku Baduy.

Foto: Antara News

Suku Baduy terletak di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Suku Baduy terbagi menjadi dua, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam ada tiga perkampungan, yaitu Cikusik, Lekertawana, dan Ciheo. Namun Baduy Dalam tidak memiliki hak pilih karena larangan dari aturan adat.

Keterangan dari Jaro (orang yang dihormati) bahwa mereka menganggap semua calon sebagai saudara, siapapun yang menang mereka dukung. Berbeda dengan Baduy Luar yang lebih terbuka, mereka menolak golput. Warga yang berpartisipasi tahun ini yaitu 60% berbeda dengan tahun lalu hanya 35%. Pada pemilu hari rabu kemarin mereka berbondong-bondong turun dari Gunung Kencana Cileles, Cirinten, Sobag Muncang dan Bojong Manik. Selain itu cuaca normal sehingga warga padati TPS.

4. Suku Talang Mamak.

Foto: Antara News/Febi Anggoro

Suku Talang Mamak merupakan salah satu suku yang masih hidup secara tradisonal di Sehiliran Sungai Indragiri, Riau. Komunitas Talang Mamak tersebar di Kecamatan Rakit Ulim, Batang Cenaku, Rengan Barat, Batang Gansal, dan Saberinda. Komunitas terbanyak di Rakit Kulim. Partisipasi politik suku Talang Mamak masih tergolong rendah, yakni sekitar 65% dan sebagian besar dari warga pendatang. Namun Husaini yang menjabat sebagai Kepala Desa Talang Durian Cacar tidak setuju kalau warga dibilang apatis pemilu. Desa Durian Cacar yang di dalamnya terdapat 70% adalah suku Talang Mamak, di mana mayoritas pemilih adalah warga Talang Mamak. Ia mengatakan bahwa partisipasi rendah hanya di kertas, aslinya ada warga yang semangat berjalan 3 km menuju TPS. Hal ini karena tahun 2014 hanya ada 4 TPS, sedangkan pemilihan gubernur ada 5 TPS untuk 8 dusun. Untuk itu perlu penambahan TPS di setiap dusun.

Pada pemilu tahun ini para relawan melakukan sosialisasi jemput bola dan mencari solusi agar partisipasi politik lebih meningkat. Dari hasil sosialisasi yang dilakukan warga Talang Mamak sebagian besar buta huruf sehingga pada pemilihan nanti akan ada pendampingan. Selain itu penambahan jumlah TPS juga telah dilakukan tercatat sekitar 111 TPS, hal ini tentu akan lebih memudahkan warga Talang Mamak.

5. Suku Anak Dalam.

Foto: Kumparan.com

Suku anak dalam dikenal dengan orang rimba untuk pertama kalinya melaksanakan pencoblosan. Suku anak dalam ini terletak di Provinsi Jambi. Berdasarkan data dari KPU bahwa terdapat 1200 suku anak dalam yang mengikuti hak pilihnya. Meskipun ada ribuan anak rimba yang tidak mengikuti pemilu baik karena buta aksara atau tidak terdaftar. Pada saat pemilihan mereka terlihat bingung saat melipat suara, selain itu mereka juga kebingungan saat memilih calon anggota legislatif yang tidak ada fotonya. Untuk pemilihan presiden dan wakilnya serta pemilihan DPD RI tidak alami kesulitan karena sedikit dan mudah melihatnya. Meskipun demikian petugas telah melakukan sosialisasi sebelumnya.

Ada banyak suku pedalaman di Indonesia yang belum memberikan hak suaranya pada politik tahun ini. Tempat tinggal suku pedalaman yang akses jalannya sangat sulit dijangkau belum dilakukan sosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi bagian dari negara Indonesia, hak suara suku pedalaman masih terabaikan.