Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa anggaran untuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tidak mengalami pemotongan sebesar 50 persen. Ia meminta pihak-pihak terkait untuk memberikan rincian mengenai anggaran yang sebenarnya.

"Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru," kata Hasan kepada wartawan.

Ia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto adalah untuk menghilangkan biaya-biaya yang tidak penting, tanpa mengurangi kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

"Efisiensi yang sesuai arahan presiden adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tetapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini," tuturnya.

Hasan juga menjelaskan bahwa ada empat kriteria yang tidak akan terpengaruh oleh efisiensi anggaran, yaitu gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial. "Mitigasi bencana akan tetap berjalan optimal, meskipun ada efisiensi anggaran," jelasnya.

Sebelumnya, Komisi V DPR RI telah mengesahkan pagu indikatif anggaran 2025 untuk berbagai kementerian dan lembaga negara, termasuk BMKG dan Basarnas. Pagu indikatif anggaran BMKG yang disetujui adalah sebesar Rp1,403 triliun, berkurang dari Rp2,826 triliun, sedangkan Basarnas menjadi Rp1,011 triliun dari sebelumnya Rp1,497 triliun.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan bahwa pagu indikatif ini harus dilakukan sesuai dengan tata tertib dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Keputusan Menteri Keuangan.

"Pagu indikatif itu kewenangan penuh pemerintah, ya, itu sudah pakem, makanya ada Inpresnya dan turun surat dari Menteri Keuangan. Setelah disahkan pagu indikatifnya, kita akan rapat khusus dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperdalam programnya," jelasnya.

Berdampak pada belanja barang dan pemeliharaan

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin, menyatakan bahwa pihaknya mendukung arahan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden.

Namun, Muslihhuddin menambahkan bahwa pemotongan anggaran tersebut akan berdampak signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang, termasuk pemeliharaan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2025.

Dia menjelaskan bahwa terdapat batas minimum anggaran yang perlu dipenuhi untuk memastikan layanan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, serta modifikasi cuaca yang andal bagi masyarakat dan mendukung kebijakan nasional di sektor kebencanaan dan ketahanan iklim.

BMKG menilai bahwa efisiensi anggaran ini akan berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam tidak dapat dipelihara, sehingga kemampuan untuk melakukan observasi dan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempabumi, dan tsunami juga akan terganggu.

BMKG memiliki hampir 600 alat sensor untuk pemantauan gempa bumi dan tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia, dan mayoritas kondisinya sudah melampaui usia kelayakan.

"Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen. Kecepatan informasi peringatan dini tsunami juga menurun dari 3 menit menjadi 5 menit atau lebih, dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun hingga 70 persen," ungkapnya.

Selain itu, kajian dinamika iklim dan tektonik jangka menengah dan panjang di Indonesia menjadi sulit untuk dilaksanakan. Modernisasi sistem dan peralatan BMKG terhenti, termasuk keselamatan transportasi udara yang membutuhkan akurasi 100 persen dan keselamatan transportasi laut yang terganggu.

Dampak lainnya adalah layanan untuk ketahanan pangan, energi, air, serta pembangunan berketahanan iklim dan bencana terganggu, termasuk peran BMKG dalam peringatan dini tsunami di Samudera Hindia dan ASEAN.