Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengungkapkan bahwa ada pihak tertentu yang menolak kebijakan efisiensi anggaran yang ia terapkan. Ia menyebutkan bahwa individu tersebut merasa kebal hukum dan berperilaku seperti 'raja kecil'.

"Ada yang melawan saya dalam birokrasi. Merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada," ungkap Prabowo saat menghadiri Pembukaan Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, pada Senin (10/2).

Prabowo menekankan pentingnya kementerian dan lembaga untuk berhemat, terutama pada pengeluaran yang tidak penting dan mubazir. Ia menegaskan bahwa hasil dari efisiensi anggaran ini akan digunakan untuk kebutuhan mendasar, seperti memberi makan anak-anak dan memperbaiki sekolah-sekolah di Indonesia.

"Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan anak-anak. Saya ingin memperbaiki semua sekolah di Indonesia," jelasnya.

Menurut Prabowo, saat ini terdapat sekitar 330.000 sekolah di Indonesia yang memerlukan perbaikan. Namun, anggaran yang ada hanya cukup untuk memperbaiki 20.000 sekolah saja.

Oleh karena itu, ia memutuskan untuk memangkas anggaran kementerian dan lembaga, terutama untuk biaya perjalanan dinas ke luar negeri.

"Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau menyelesaikan 330.000 sekolah? Karena itu, perjalanan dinas ke luar negeri dikurangi," tambah Prabowo.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mendorong efisiensi anggaran demi memastikan belanja negara lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

Langkah-langkah yang diambil termasuk meninjau ulang alokasi anggaran dan memangkas perjalanan dinas serta kegiatan seremonial yang dianggap tidak esensial. Pengamat politik dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddh, menilai kebijakan ini adalah langkah yang tepat agar anggaran lebih fokus pada kebutuhan rakyat.

"Mendukung efisiensi anggaran termasuk pemangkasan perjalanan dinas agar anggaran lebih menyentuh langsung kepada masyarakat," ujar Arlan.

Ia juga yakin bahwa alokasi anggaran yang dipangkas akan lebih diarahkan untuk kebutuhan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Anggaran yang dipangkas tidak kemana-mana, tapi lebih diarahkan ke yang langsung bisa dirasakan masyarakat," tambahnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, juga menyoroti bahwa banyak perjalanan dinas dan kunjungan kerja yang bersifat seremonial dan terkesan membuang-buang anggaran.

"Selama ini, porsi kunjungan kerja lebih banyak seremonial dan memang terkesan buang-buang anggaran. Sehingga, sangat baik jika ada upaya efisiensi dari dua kegiatan tersebut," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan bahwa Presiden Prabowo ingin memastikan setiap rupiah dalam belanja negara dimanfaatkan secara optimal.

"Presiden Prabowo melihat adanya potensi efisiensi dalam belanja negara dan meminta untuk meninjau kembali alokasi anggaran yang dapat disesuaikan," ungkapnya.

Suahasil menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan. "Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas kinerja, melainkan harus menata ulang proses kerja agar lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi," jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa efisiensi bukan hanya soal pemotongan anggaran, tetapi juga tentang bekerja lebih strategis dan bertanggung jawab.

"Efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, tetapi bagaimana bekerja lebih cerdas, strategis, dan bertanggung jawab agar Kemenkeu tetap dihormati," pungkasnya.