5 Kejadian tak diharapkan dalam pemilu serentak April 2019

Pada tanggal 17 April 2019 kemarin seluruh rakyat Indonesia yang telah memenuhi syarat bisa menggunakan hak pilihnya untuk menentukan nasib bangsa Indonesia lima tahun ke depan. Pemilu tahun ini diselenggarakan bukan hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden saja, melainkan juga anggota legislatif dalam waktu yang sama. Oleh karenanya, pemilu tahun ini disebut-sebut sebagai pemilu serentak pertama dalam sejarah pemilu Indonesia.

Tak hanya itu, karena mungkin baru pertama kali diselenggarakan, banyak kejadian tak terduga akibat pemilu ini. Walaupun pemilu telah usai, namun masih ada beberapa peristiwa yang muncul. Nah, walaupun sudah lama dilaksanakan, di akhir bulan ini saya akan memaparkan 5 kejadian tak diharapkan yang terjadi dalam pemilu tahun ini, dari dimulainya pemilu hingga beberapa hari terakhir.

Apa sajakah itu? Yuk simak penjelasan berikut ini.

1. Adanya keterlambatan dalam pengiriman logistik pemilu.

Beberapa TPS sempat mengalami keterlambatan dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini karena adanya keterlambatan pengiriman logistik pemilu. Penyebabnya beragam. Salah satunya adalah karena medan pengiriman logistik yang menyulitkan para petugas yang terlibat. Keterlambatan ini terjadi di TPS 043, kelurahan Argapura, Kota Jayapura, tempat di mana Gubernur Papua, Lukas Enembe memberikan hak suaranya. Menurut beberapa sumber, hingga pukul 11.00 waktu setempat, logistik pemilu belum juga tiba di TPS itu. Karena hal itu, KPU memutuskan untuk melakukan pemungutan suara lanjutan di TPS itu. Mau tak mau, akhirnya para warga kelurahan Argapura, tak terkecuali Gubernur Papua, membatalkan memberikan hak suaranya pada hari itu dan pemilu akan dilaksanakan beberapa hari berikutnya.

Tak hanya di TPS 043 Jayapura, kejadian ini juga terjadi di beberapa TPS di Indonesia, seperti di beberapa TPS di Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan dan juga di TPS Manokwari, Papua. Bahkan, yang lebih mengejutkan TPS di Manokwari baru bisa melakukan pemungutan suara lima hari setelah hari yang ditentukan (17 April).

2. Beberapa kotak suara sempat ada yang tertukar.

Hal itu terjadi di beberapa TPS. Warga Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi, sempat terlambat menggunakan hak suara. Penyebabnya tidak lain adanya kekeliruan saat pengiriman kotak suara sehingga membuat kotak suara tertukar.

Berkaitan dengan hal itu, Mathias Purwanto menuturkan bahwasannya proses pemilu di TPS 061 dan 062 belum juga dimulai hingga pukul 09.40 WIB. Menurut petugas yang ada, hal itu disebabkan kotak suaranya tertukar.

3. Banyak kejadian di luar rencana yang terjadi.

Beberapa media di internet menyebutkan bahwa pada pemilu tahun ini telah banyak terjadi kejadian di luar rencana. Sebagai contohnya adalah tidak adanya pengawalan dalam beberapa proses distribusi logistik, seperti di Jawa Timur. Alasannya Bawaslu kebingungan dengan jadwal yang tak jelas. Selain itu, beberapa gudang logistik rawan. Di sebuah gudang penyimpanan di salah satu kecamatan di Bogor, sekitar 680 kotak suara dan 6000 surat suara rusak karena banjir. Hal itu menambah masalah KPU selaku penyelenggara.

4. Banyak terjadi pemilihan ulang dan pemilihan lanjutan.

Menurut data dari Bawaslu, ada sekitar 594 TPS di 32 provinsi akan menyelenggarakan pemungutan suara ulang, dengan kasus pemungutan suara ulang terbanyak di Sumatera Barat, yaitu sebanyak 72 TPS. Faktor utama yang menyebabkan diulanginya pemungutan suara menurut undang-undang Pemilu di antaranya ialah menyalahi prosedur pembukaan segel dan perhitungan suara. Petugas KPPS merusak lebih satu surat suara, serta adanya pemilih tidak sah di beberapa TPS. Selain itu, banyaknya kasus tercoblosnya surat suara sebelum digunakan juga menjadi faktor penyebab diulanginya pemungutan suara. Sedangkan untuk pemungutan suara lanjutan terjadi di 2.052 TPS di 19 provinsi, dengan penyelenggaraan pemungutan suara lanjutan terbanyak di Provinsi Papua, yaitu sekitar 805 TPS. Salah satu penyebabnya ialah keterlambatan pengiriman logistik pemilu ke beberapa TPS.

5. Banyak petugas yang terlibat dalam pemilu meninggal dunia.

Di salah satu sumber menjelaskan, menurut data KPU hingga tanggal 22 April, ada sekitar 90 petugas KPPS yang meninggal saat bertugas dan sekitar 374 petugas KPPS yang sakit akibat kelelahan dalam mengurus pemilu. Bukan hanya itu, banyak pula anggota kepolisian yang gugur saat mengamankan pemilu.

Menurut penuturan Brigjen Pol. Dedi Prasetyo, ada sekitar 15 anggota polisi yang meninggal dunia saat mengamankan pemilu. Bawaslu juga kehilangan 27 pengawas karena lelah mengurus pemilu. Karena hal itu, KPU dan Kementerian Keuangan berencana akan memberikan santunan sebesar Rp16 juta untuk petugas yang luka atau sakit dan Rp30 juta hingga Rp36 juta per orang untuk petugas yang meninggal dunia.

Menanggapi kejadian ini, beberapa pihak mengusulkan agar KPU bisa mengevaluasi hal ini agar ke depannya bisa lebih baik lagi. Hadar Nafis, mantan komisioner KPU menuturkan saat diwawancara dengan media liputan6 bahwa untuk ke depannya, penyelenggaraan pemilu harus betul-betul dipersiapkan jauh-jauh hari. Selain itu ia mengusulkan agar dibuat aturan baru mengenai penyelenggaraan pemilu. Pihaknya juga mengusulkan adanya pengurangan beban petugas dengan memecah penyelenggaraan pemilu (maksudnya tidak digabung antara pemilihan eksekutif dan legislatif).

Demikian kejadian tak diinginkan yang terjadi dalam pemilu serentak April 2019. Semoga ke depannya sistem pemilu di Indonesia lebih baik lagi sehingga tidak ada lagi kerugian dan korban jiwa yang berjatuhan. Terima kasih.