Indonesia Corruption Watch (ICW) baru-baru ini mengeluarkan desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul setelah ICW mengungkapkan sejumlah masalah serius yang mengganggu program ini, mulai dari dugaan korupsi hingga kualitas layanan yang buruk.

Dalam kajian yang dilakukan, ICW menemukan empat masalah utama dalam pelaksanaan program MBG yang berpotensi merugikan negara dan merusak tujuan awal program, yaitu meningkatkan gizi dan kesejahteraan anak-anak sekolah di Indonesia.

1. Dugaan Kecurangan Pengelolaan Anggaran

ICW menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan MBG. Salah satu mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, mengaku mengalami kerugian hampir Rp 1 miliar setelah tidak menerima pembayaran dari Yayasan MBN, mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Dapur tersebut telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan pada Februari hingga Maret 2025.

Situasi serupa juga terjadi di daerah lain. Di Sumenep, Madura, para petugas dapur MBG memilih berhenti bekerja karena beban kerja yang berat tidak sebanding dengan upah. ICW juga mencatat adanya dugaan monopoli pengadaan alat dapur oleh BGN, yang menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program.

2. Penyaluran Anggaran Diduga Langgar Aturan

ICW menyebutkan bahwa penyaluran anggaran MBG tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 132/PMK.05/2021 yang mengatur bantuan pemerintah. Dalam aturan tersebut, dana bantuan harus langsung disalurkan kepada penerima manfaat, bukan melalui pihak ketiga seperti yayasan atau mitra eksternal.

"Model penyaluran yang tidak langsung seperti ini membuka celah korupsi," tegas ICW dalam keterangannya.

3. Ketimpangan dan Kualitas Makanan Buruk

Selain masalah anggaran, MBG juga dinilai tidak memenuhi standar layanan. ICW mengungkapkan adanya ketimpangan alat makan antar sekolah: sebagian menggunakan wadah stainless steel, sementara yang lain hanya mendapatkan wadah plastik tipis yang berisiko bagi kesehatan.

Tak hanya itu, kualitas makanan pun dipertanyakan. Telur rebus tidak layak konsumsi ditemukan di beberapa sekolah, dan banyak siswa terpaksa membuang makanan karena rasanya yang tidak enak.

4. Proses Rekrutmen SPPI Bermasalah

Masalah lain yang tak kalah serius adalah ketidakterbukaan dalam proses rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). ICW menilai pendaftaran calon SPPI kacau, mulai dari nama peserta yang hilang usai dinyatakan lulus, platform digital yang bermasalah, hingga indikasi intervensi militer dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan seluruh temuan tersebut, ICW menilai bahwa program MBG telah jauh menyimpang dari tujuan mulianya. Mereka menuntut Presiden Prabowo untuk mengambil sikap tegas dengan menghentikan pelaksanaan program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh.

"Presiden harus menunjukkan komitmennya terhadap akuntabilitas dan transparansi dengan segera menghentikan proyek MBG yang penuh masalah ini," tegas ICW.

Menko Pemberdayaan Masyarakat Minta Kemenkes Turun Tangan

Puluhan siswa dari dua sekolah di Cianjur mengalami keracunan massal diduga setelah menyantap makan bergizi gratis (MBG) pada Senin, 21 April 2025. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengusut sumber utama keracunan tersebut.

"Nah itu yang harus dicek sumber utamanya ya. Tolong kepada Kementerian Kesehatan mengecek sumber utama keracunan itu," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 April 2025.

Menurut Ketua Umum PKB ini, Kemenkes bisa turun tangan dengan mengecek dapur pembuatan MBG maupun proses pengantaran makanan.

"Apakah dari dapurnya, apakah dari proses angkutannya, apakah dari tempat lain-lain," ucapnya.

Dia pun hingga kini menunggu hasil investigasi keracunan tersebut dan meminta pihak terkait di daerah mengambil langkah cepat.

"Nanti kita tunggu aja investigasinya. Laboratorium Kesehatan Daerah harus cepat ya mengambil langkah-langkah supaya kita tenang," pungkasnya.

Puluhan siswa dari dua sekolah, yakni MAN 1 Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur, mengalami keracunan massal diduga setelah menyantap makan bergizi gratis (MBG) pada Senin (21/4/2025). Mereka mengalami gejala pusing, mual, dan muntah sehingga dibawa ke rumah sakit.

Humas RSUD Sayang Cianjur, Raya Sandi, mengatakan, sejak sore hingga malam, sebanyak 35 pasien dari SMP PGRI 1 Cianjur diterima pihak rumah sakit dengan indikasi keracunan makanan.

Puluhan Siswa di Cianjur Masuk Rumah Sakit

"Memang betul semalam itu (Senin) menerima pasien yang berjumlah 35 siswa yang terindikasi keracunan makanan. Namun sejauh ini masih kita selidiki penyebab keracunan tersebut," ujarnya.

Dia mengatakan, dari jumlah pasien yang diduga menderita keracunan massal ini, sebagian besar merupakan siswa perempuan berjumlah 25 siswa, selebihnya 10 siswa laki-laki. Usai diobservasi, puluhan siswa ini diperbolehkan pulang dan melakukan pemeriksaan rawat jalan.

"Pihak rumah sakit Sayang lebih memfokuskan memberikan pelayanan terbaik kepada pasien yang terdampak, semua pasien sudah diobservasi yang 35 itu sudah diperbolehkan pulang dan untuk pembiayaan kami bebaskan," jelasnya.

Lebih lanjut, pada Selasa (22/5), pihak rumah sakit kembali menerima pasien pelajar dengan indikasi serupa diduga keracunan makanan sebanyak 14 orang dari PGRI 1 Cianjur dan MAN 1 Cianjur. Dia menuturkan, para pasien mengeluhkan pusing, mual, muntah hingga diare.

"Kami kembali menerima pasien yang diduga mengalami keracunan makanan yang kejadian tersebut bermula dari kemarin Senin (21/4) diantaranya dari SMP PGRI 1 terindikasi 14 orang (9 perempuan dan 4 laki-laki) dan dari MAN 1 Cianjur ada 1 orang," ungkapnya.

Hingga Selasa sore, puluhan pelajar ini diperbolehkan pulang dan melakukan pemeriksaan rawat jalan. Selain di RSUD Sayang, sebagian siswa mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Cianjur.