Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), dengan tegas membantah rumor yang menyebutkan bahwa dirinya mundur dari jabatannya. Dalam pernyataannya kepada wartawan pada Rabu (16/4/2025), Hasan menegaskan, "Saya masih ngantor seperti biasa." 

Baru-baru ini, Hasan juga menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Kantor Komunikasi Perdana Menteri Australia. Dia berencana mengirimkan lima anggota tim PCO untuk belajar di kantor tersebut.

"Kami akan kirim 5 orang buat belajar, biayanya full dari pemerintah Australia. Kita dapat dukungan full untuk belajar ke kantor komunikasi di Prime Minister office Australia," jelasnya, menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kapasitas timnya.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, juga mengkonfirmasi bahwa isu mundurnya Hasan tidak benar. "Wah, isu dari mana, ini masih ngantor seperti biasa, baru aja selesai rapat bareng-bareng," ungkap Teddy, menambahkan bahwa Hasan masih aktif dalam menjalankan tugasnya.

Di tengah isu perombakan kabinet pasca lebaran yang semakin mencuat, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan sedang mempertimbangkan evaluasi terhadap beberapa menteri yang dinilai belum memenuhi ekspektasi. Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, menyarankan agar hasil survei kepuasan publik menjadi acuan dalam penilaian kinerja para menteri.

"Evaluasi kabinet saya kira presiden bisa menyimak survei opini publik dan penilaian kualitatif terhadap kabinetnya yang dianggap oleh publik tidak mampu menerjemahkan program presiden," kata Guntur.

Guntur juga menyoroti blunder yang dilakukan oleh Hasan terkait insiden teror kepala babi di kantor redaksi Tempo. Ia menilai pernyataan Hasan menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap kebebasan pers. "Harus dipecat. Itu menormalisasi teror pada pers," tegasnya.

Menurutnya, aksi teror terhadap jurnalis tidak seharusnya dijadikan bahan candaan, dan hanya korban yang berhak bergurau tentang ketakutan mereka.

Selain itu, Guntur juga mengkritik kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi, menyebut kondisi ekonomi yang memburuk sebagai indikator penting untuk evaluasi. Dia menyoroti Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, yang juga menjabat sebagai CEO Danantara, dan menilai rangkap jabatan tersebut dapat membingungkan publik.

"Pemain bola sekaligus jadi wasit," ujarnya, mengilustrasikan konflik peran yang mungkin terjadi.

Meski demikian, Guntur menegaskan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Prabowo. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan tetap berada di luar pemerintahan. "Reshuffle hak prerogatif presiden, PDI Perjuangan tetap konsisten berada di luar pemerintahan," tutupnya.