Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, menegaskan bahwa hasil rekonstruksi anggaran 2025 menunjukkan bahwa tidak ada pemecatan pegawai atau PHK di TVRI dan RRI. Ini adalah kabar baik bagi semua karyawan yang mungkin khawatir tentang masa depan mereka.

"Tidak ada pengurangan, bahkan tidak ada pemotongan honor untuk kontributor daerah. Ini sudah disepakati dalam rapat," ungkap Saleh setelah pertemuan dengan pihak TVRI dan RRI di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu (12/2).

Dengan demikian, isu-isu yang beredar di media sosial mengenai PHK dapat dinetralisir. Saleh menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada pengurangan karyawan.

Dia juga meminta agar TVRI dan RRIsegera mempekerjakan kembali pegawai yang sempat dirumahkan. "Kesepakatan kami adalah setelah rapat ini, mereka harus segera menyampaikan berita ini kepada seluruh daerah," jelasnya.

Saleh menambahkan bahwa keputusan untuk merumahkan pegawai sebenarnya belum final, karena penggunaan anggaran masih dalam proses rekonstruksi.

"Dalam minggu ini, akan ada surat keputusan dari presiden mengenai penggunaan anggaran tahun 2025," ujarnya.

Dia berharap informasi tentang batalnya PHK di RRI dan TVRIdapat segera tersebar untuk mengatasi isu-isu yang tidak perlu di media sosial.

"Yang terpenting adalah menetralisir berita di media sosial agar tidak ada isu-isu yang tidak penting berkembang," tutup Saleh.

Tidak ada PHK di RRI

TVRI dan RRI batalkan PHK, pegawai kembali bekerja hari ini

foto: YouTube/TV Parlemen

Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo, juga menegaskan bahwa tidak ada pemecatan pegawai atau penyiar di lembaganya akibat efisiensi anggaran 2025. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI.

"Disimpulkan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja PPNPN, Pengisi Acara, dan Kontributor di Lingkungan LPP RRI," kata Hendrasmo. Saat ditanya oleh Saleh, Hendrasmo menegaskan kembali bahwa tidak ada pegawai yang dirumahkan.

"Mulai dari tukang sapu hingga cabang tinggi, tidak ada PHK di RRI," tegasnya. Saleh mengingatkan bahwa pernyataan yang disampaikan di DPR harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Ini didengar oleh semua orang, jadi semoga ini bisa menjadi kabar baik bagi semua pegawai RRI," tutup Saleh.