Sosok raja kecilyang disebut oleh Presiden Prabowo Subianto terkait penentangan terhadap kebijakan efisiensi anggaransemakin menjadi perbincangan hangat. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menanggapi hal ini di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, (11/2).

"Presiden seharusnya tidak ragu untuk menyebutkan siapa 'raja kecil' itu," katanya.

Ia berpendapat bahwa jika Prabowo tidak ingin menyebutkan nama, setidaknya ia bisa menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh 'raja kecil' tersebut.

"Tidak perlu menyebut nama orang, tetapi tindakan dan implikasinya perlu dijelaskan. Kenapa hal ini harus disampaikan secara publik? Masalah seperti ini seharusnya diselesaikan, bukan diumbar ke publik, " ujar Deddy.

Sebelumnya, dalam pidatonya di Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya, Prabowo menjelaskan alasan di balik penerapan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga. Ia mengungkapkan adanya pihak-pihak yang menentang kebijakannya dengan sebutan 'raja kecil'.

"Saya ingin mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan mubazir. Ada yang melawan saya, merasa kebal hukum, seolah-olah menjadi 'raja kecil'. Saya ingin menghemat uang untuk rakyat, untuk memberi makan anak-anak rakyat," tegas Prabowo.

PDIP tak banyak protes soal efisiensi anggaran di DPR

Pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mendorong efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga. Namun, hal ini menuai pro dan kontra. Menariknya, PDIP terlihat tidak banyak bersuara menentang kebijakan ini, bahkan terkesan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyatakan bahwa efisiensi bukan hanya soal dukungan kepada pemerintah atau oposisi, tetapi bagaimana partainya menjalankan Undang-Undang Keuangan Negara.

"Efisiensi dan efektivitas anggaran adalah norma dalam pengelolaan keuangan negara, diatur dalam UU Keuangan Negara. Melaksanakan amanat UU adalah kewajiban semua pihak," jelasnya.

Dolfie menambahkan bahwa anggaran belanja negara adalah cara pemerintah memberikan pelayanan kepada publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, efisiensi yang dilakukan harus tepat sasaran.

Optimalkan keuangan negara

Dolfie melanjutkan bahwa penyusunan APBN harus berdasarkan kemampuan keuangan negara. Jika efisiensi diperlukan, anggaran yang dipangkas harus dialokasikan untuk hal yang lebih positif. "Efisiensi anggaran bertujuan untuk membuat APBN lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Namun, saat ditanya tentang dampak efisiensi yang mungkin mempengaruhi kegiatan operasional dan pemutusan hubungan kerja (PHK), Dolfie menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh berdampak pada pelayanan masyarakat dan kesejahteraan.

Dampak kebijakan efisiensi anggaran

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Ihsan Ro'is, mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. "Penghematan yang dilakukan dapat mengurangi uang yang beredar di masyarakat, sehingga proyek pembangunan bisa terhambat," ujarnya.

Ihsan menyoroti bahwa dampak efisiensi anggaran akan terasa di daerah yang bergantung pada sektor MICE. Jika anggaran dipangkas, kunjungan ke hotel, restoran, dan destinasi wisata bisa menurun drastis. "Kita harus melihat dampaknya dengan bijaksana," tambahnya.

Secara nasional, ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat masih tinggi, terutama di wilayah timur Indonesia. Ihsan mengakui bahwa efisiensi anggaran dapat memperkuat kondisi fiskal negara, tetapi dampak negatif terhadap daerah juga harus diperhatikan.

"Belanja pemerintah masih menjadi faktor dominan dalam mendongkrak perekonomian daerah," pungkasnya.