Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer Gerungan, baru-baru ini mengungkapkan pandangannya mengenai fenomena ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memilih untuk mengundurkan diri. Banyak yang beralasan sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia, namun menurutnya, narasi ini tidak sepenuhnya benar.

Dia menekankan bahwa saat ini lapangan pekerjaan terbuka lebar di berbagai sektor, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN). Meski banyak lowongan kerja yang dibuka, banyak calon pegawai justru memilih mundur ketika harus ditempatkan di lokasi tersebut.

"Ini yang terkadang narasi menurut saya sedikit menyesatkan publik ya. Lapangan pekerjaan itu terbuka di mana-mana. Nah, kayak kemarin, dibuka lapangan pekerjaan, pas mau ditaruh di IKN malah mundur," ujarnya dalam sebuah wawancara.

Immanuel juga menegaskan bahwa budaya malas tidak boleh dibiarkan. Dia menyayangkan sikap sebagian orang yang menolak penempatan kerja namun tetap mengeluh tentang sulitnya mencari pekerjaan.

"Kalau mau kerja, kerja dong. Mau ditempatkan di mana pun, kan tetap butuh pekerjaan. Mereka jangan teriak-teriak juga melegitimasi narasi sesat itu," tambahnya.

Lebih lanjut, Immanuel menjelaskan bahwa sektor industri nasional saat ini aktif membuka lapangan kerja baru dan menunjukkan ketangguhan di tengah tantangan global. "Industrial kita tuh banyak membuka lapangan pekerjaan. Jadi ya, tetap kita harus punya optimisme ya ke depan. Jangan lagi tersesat dengan narasi-narasi malah membuat bangsa ini pesimis," jelasnya.

Dia juga mengapresiasi upaya berbagai pihak dalam menjaga kestabilan sektor ketenagakerjaan, terutama dalam mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kemandirian industri nasional agar Indonesia siap menghadapi tantangan global, termasuk dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan industri.

 

Dalam konteks lain, Wamenaker Immanuel juga terlibat dalam mediasi kasus penahanan ijazah mantan karyawan oleh pengusaha Jan Hwa Diana di Surabaya. Dalam mediasi tersebut, banyak kejanggalan yang ditemukan.

"Kejadiannya sama (seperti yang diterima Wakil Walikota Surabaya, Armuji), saya tidak dihargai. Banyak hal yang janggal. Padahal ini masalah sepele. Negara punya kewajiban menjaga keharmonisan hubungan industrial," ujarnya.

Ijazah milik sejumlah mantan karyawan yang diduga ditahan tetap tidak dikembalikan oleh perusahaan. Karena tidak ada jalan tengah, Immanuel menyerahkan penanganan kasus kepada aparat penegak hukum. Dia mendukung langkah eks karyawan yang berencana melapor ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh menahan ijazah karena itu melanggar hukum.

Immanuel juga menilai sikap pengusaha dalam mediasi terkesan menghindar dan tidak kooperatif saat ditanya soal penahanan ijazah. Pimpinan perusahaan berkelit dan tidak mengakui tuduhan tersebut. Dia menegaskan, jika terdapat tunggakan atau utang yang dimiliki para mantan karyawan, pihaknya siap membantu menyelesaikan persoalan tersebut.