Presiden ke-7 Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, baru-baru ini memperlihatkan ijazahnya kepada penyidik di Polda Metro Jaya. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tuduhan mengenai ijazah palsu yang ditujukan kepadanya. Dalam pernyataannya, kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menjelaskan bahwa ijazah yang ditunjukkan mencakup semua jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Iya, tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara jelas ijazah SD, SMP, SMA, hingga kuliahnya di UGM. Semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik," ungkap Yakup kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya pada Rabu (30/4).

Yakup menegaskan bahwa Jokowi siap untuk mempertanggungjawabkan laporan yang telah dibuatnya kepada Korps Bhayangkara. "Pak Jokowi juga menegaskan kepada kami bahwa jika diperlukan lagi, beliau siap untuk memberikan keterangan lebih lanjut," tambahnya.

Jokowi tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 09.50 WIB, mengenakan batik berwarna cokelat dan didampingi oleh kuasa hukum, ajudan, serta pasukan pengamanan. Setibanya di sana, mantan Wali Kota Solo ini langsung menuju Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk membuat laporan terkait dugaan ijazah palsu.

"Ya betul, Pak Jokowi membuat laporan soal ijazah palsu pada pukul 09.30 di SPKT Polda Metro Jaya," jelas ajudan Jokowi, Kompol Syarif, saat dihubungi.

Alasan Jokowi melaporkan kasus ini adalah karena tuduhan tersebut terus berlarut-larut meskipun ia sudah tidak menjabat di pemerintahan. "Dulu masih menjabat, saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlanjut, jadi lebih baik sekali lagi biar menjadi jelas dan gamblang," kata Jokowi di Polda Metro Jaya.

Selama proses pelaporan, Jokowi mengaku harus menjawab 35 pertanyaan dari penyidik. Namun, ia enggan mengungkap siapa pihak yang dilaporkan. "Nanti ditanyakan detailnya sama tim kuasa hukum," ujarnya.

Menurut Jokowi, masalah ijazah palsu ini sebenarnya adalah persoalan yang ringan. Namun, karena publik menuntut kejelasan, ia merasa perlu untuk membawa masalah ini ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang.

"Ya ini, sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblang ya," tegas Jokowi.