Brilio.net - Sejak kemunculan virus corona di Indonesia pada awal 2020 lalu, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan guna mengatasi pandemi Covid-19. Pemerintah juga banyak memberikan bantuan kepada masyarakat, karena tak dapat dipungkiri Covid-19 membawa banyak dampak di berbagai sektor, dari mulai sektor pendidikan hingga ekonomi.

Untuk membantu keluarga korban yang meninggal akibat Covid-19, pemerintah pun memberikan sejumlah uang untuk santunan kematian. Dilansir brilio.net dari merdeka.com pada Selasa (23/2), kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor 427/3/2/BS.01.02/06/2020 tentang Pemberian Santunan Korban Covid-19.

Kemensos setop beri santunan © 2021 brilio.net

foto: Instagram/@DLH_Padang

-Surat edaran tersebut menjelaskan pihak Kementerian Sosial dapat memberikan santunan kematian sebesar Rp 15 juta bagi keluarga korban Covid-19 di tahun 2020.

Loading...

Namun, di tahun 2021 ini Kementerian Sosial memutuskan untuk berhenti memberikan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia akibat Covid-19. Hal tersebut tertuang pada Surat Edaran Nomor 150/3.2/BS.01.02/02/2021 tentang Rekomendasi dan Usulan Santunan Ahli Waris Korban Meninggal Akibat Covid-19.-Dengan adanya surat edaran baru ini, pemberian para ahli waris tidak akan menerima santunan yang diberikan pemerintah sebesar Rp 15 juta.-"Pada Tahun Anggaran 2021 tidak tersedia alokasi anggaran santunan korban meninggal dunia akibat Covid-19 bagi ahli waris pada Kementerian Sosial RI. Sehingga terkait dengan rekomendasi dan usulan yang disampaikan oleh Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota sebelumnya tidak dapat ditindaklanjuti," bunyi surat edaran yang diteken oleh Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kemensos, Sunarti, seperti dikutip dari merdeka.com, Selasa (23/2).-Selain itu, surat edaran tersebut juga menjelaskan Kepala Dinas Sosial provinsi untuk menyampaikan keputusan ini kepada Dinas Sosial tingkat kabupaten/kota di wilayah masing-masing. Hal ini dilakukan seiring dengan informasi tidak ada-lagi rekomendasi serta usulan yang diberikan Dinsos kepada Kemensos terkait tunjangan yang telah disampaikan.-"Selanjutnya untuk tidak memberikan rekomendasi dan/atau usulan lagi pada Kementerian Sosial RI," dalam surat tersebut.