Brilio.net - Belakangan banyak orang diramaikan dengan pemberitaan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, yang mewacanakan adanya program sertifikasi penceramah khotbah Jumat atau khatib.

Wacana ini mencuat setelah Menag mendapatkan banyak keluhan masyarakat yang merasa isi khotbah Jumat justru banyak berisikan ejekan kepada satu kelompok dan ujaran kebencian.

Wacana tersebut pun kembali ramai dibicarakan dan menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Namun sebenarnya kontroversi sertifikasi ini bukan yang pertama kali.

Berikut brilio.net rangkum dari berbagai sumber, Kamis (2/2), 5 kebijakan sertifikasi yang menuai kontroversi:

1. Sertifikasi kiai oleh BNPT.

Loading...

sertifikasi kontroversi © 2017 brilio.net

foto: bnpt.go.id

Wacana sertifikasi kiai ini muncul pada bulan September tahun 2012 dan digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT yang saat itu dipimpin Ansyaad Mbai bermaksud mensertifikasi dai dan ustaz sebagai upaya menanggulangi aksi terorisme.

Pasalnya radikalisme yang marak muncul mengatasnamakan agama dan Islam, menurut BNPT bisa dicegah dengan adanya sertifikasi kiai.

Wacana tersebut kemudian mendapat banyak penolakan dari kiai-kiai Jawa Timur tak kecuali para pimpinan ormas. Akhirnya wacana tersebut gagal dilaksanakan dan menguap begitu saja.

2. Sertifikasi label halal oleh MUI.

sertifikasi kontroversi © 2017 brilio.net

foto: halalmui.org

Sebenarnya tidak ada masalah dalam sertifikasi makanan, melainkan dengan ketidak keterbukaan lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang laporan keuangannya. Padahal beberapa pihak seperti Komisi Informasi Pusat terhadap MUI, telah meminta untuk membuka laporan keuangannya, terutama dalam hal sertifikasi halal ke publik.

Bahkan pada Oktober 2015, muncul petisi yang ditandatangani 5.000 orang di laman change.org yang meminta lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaudit keuangan MUI, karena dinilai tidak transparan.

Padahal MUI merupakan organisasi publik yang mendapatkan dana dari pemerintah (APBN dan kementerian) serta dana dari masyarakat, yang diperoleh dari jasa sertifikasi halal tersebut.

3. Sertifikasi hijab halal oleh MUI.

sertifikasi kontroversi © 2017 brilio.net

foto: facebook.com

Selain makanan dan produk kecantikan, rupanya MUI juga mengeluarkan lebel halalnya untuk kerudung. Seperti yang dimiliki busana muslim Zoya, yang pada Februari 2016 baru saja menyatakan telah mendapatkan sertifikat halal untuk koleksi kerudungnya.

Poster Kerudung Halal yang dipajang di mana-mana oleh Zoya ini tentu saja membuat masyarakat bertanya-tanya, membuat polemik dan kontroversi, "Mengapa perlu sertifikat halal untuk kerudung?".

Setelah jadi perdebatan banyak orang, akhirnya pihak Zoya meminta maaf atas kejadian tersebut.

"Kami tidak ada niat untuk membuat polemik atau kontroversi seperti ini," ujar Creative Director Zoya, Sigit Endroyono, dalam jumpa persnya dengan awak media di Bandung beberapa waktu silam.

4. Sertifikasi khatib oleh Menag.

sertifikasi kontroversi © 2017 brilio.net

foto: MUI.org

Kementrian Agama di bawah kepemimpinan Lukman Hakim Saifuddin, mewacanakan adanya program sertifikasi penceramah khotbah Jumat atau khatib.

Hal ini disebabkan karena beberapa waktu ke belakang Menag melihat banyak sekali khatib (penceramah) yang menyampaikan atau membuat isi khotbah malah mengejek, menjelek-jelekkan suatu kelompok yang bertolak belakang dengan yang seharusnya.

Menurut Lukman semestinya khotbah Jumat tidak berisikan hal-hal buruk seperti itu karena berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Pada akhir Januari 2016 pun MUI, Kemenag, dan beberapa ormas Islam duduk bersama untuk membahas Sertifikasi Khatib tersebut.

Hmmm, kira-kira bagaimana ya hasilnya? Beneran akan ada, atau menguap seperti dulu-dulu kala?