Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini tengah mengajukan usulan untuk merombak aturan yang mengatur pulau-pulau kecil. Hal ini menyusul adanya praktik penambangan yang terjadi di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurut Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Ahmad Aris, aktivitas tambang di Raja Ampat berada di bawah perizinan kawasan hutan yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Namun, banyak pulau yang digunakan untuk kegiatan tambang sebenarnya termasuk dalam kategori pulau-pulau kecil.

"Seolah-olah jika itu hutan, tidak ada dampak yang ditimbulkan. Ini jelas perlu ada harmonisasi dalam kewenangan KKP terkait pemberian izin. Tidak hanya di APL (areal penggunaan lainnya), tetapi juga di kawasan hutan. Kami mungkin perlu berkoordinasi dengan pihak yang mengelola OSS dan BKPM," ungkap Aris di Kantor KKP, Jakarta, pada Rabu (11/6/2025).

Menanggapi situasi ini, Aris berencana untuk meninjau kembali aturan yang ada demi mencapai harmonisasi. Harapannya, tidak ada lagi tumpang tindih dalam peraturan yang berlaku.

"KKP akan melakukan review terhadap peraturan yang berkaitan dengan pulau-pulau kecil. Tujuannya adalah untuk memastikan harmonisasi yang lebih baik," tambahnya.

"Kami tidak ingin undang-undang ini saling bertentangan. Dengan demikian, proses perizinan untuk pulau-pulau kecil akan lebih jelas dan teratur ke depannya," lanjut Aris.

Butuh Waktu untuk Melihat Dampak Penambangan

Cegah kasus tambang Raja Ampat terulang, KKP usul ubah aturan pulau kecil

Sebelumnya, KKP juga telah mengungkapkan dampak dari kegiatan penambangan di pulau-pulau kecil Raja Ampat terhadap ekosistem. Salah satu dampaknya adalah sedimentasi yang dapat mengganggu terumbu karang dan lokasi pemijahan ikan.

Ahmad Aris menjelaskan bahwa pengawasan telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Namun, untuk benar-benar memahami dampak dari kegiatan tambang nikel di Raja Ampat, masih diperlukan waktu.

"Jika cuaca baik, tanpa gelombang atau hujan, dampaknya mungkin belum terlihat. Namun, saat hujan datang, air yang mengalir ke laut bisa membawa sedimen. Proses ini memerlukan waktu untuk benar-benar melihat dampak-dampak tersebut," jelas Aris di Kantor KKP, Jakarta, pada Rabu (11/6/2025). 

Dampak Sedimentasi

Dia menjelaskan bahwa dampak paling nyata dari kegiatan tambang adalah penumpukan sedimentasi. Hal ini dapat mengganggu ekosistem, termasuk terumbu karang dan tempat pemijahan ikan.

"Dampak yang paling terlihat adalah sedimentasi. Ketika hujan turun, air akan mengalir ke laut dan membawa sedimen-sedimen yang dapat menutupi terumbu karang, lamun, dan lainnya," kata Aris.

"Tentunya ini akan mengganggu ekosistem pesisir. Kita semua tahu bahwa ekosistem pesisir adalah tempat pemijahan ikan dan juga lokasi untuk kegiatan wisata bahari. Di sana terdapat koral, lagoon, ikan, dan banyak lagi," tambahnya.