Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus berupaya menarik investasi asing untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), meskipun anggaran pembangunan yang direncanakan untuk 2025 saat ini sedang mengalami pemblokiran.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, menegaskan bahwa mereka tetap berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk menarik minat investor.

"Kami berkolaborasi dengan Otorita di sana, dan kami berkomitmen untuk mempromosikan semua potensi yang ada di IKN," ungkap Riyatno di Jakarta pada Senin (10/2).

Ia juga menyampaikan bahwa Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, aktif berkoordinasi mengenai kelanjutan investasi di IKN, termasuk proyek-proyek yang sudah berjalan di sektor perhotelan dan pendidikan.

Rosan telah mengajak investor dari Singapura untuk berpartisipasi dalam proyek ibu kota baru ini. "Pak Menteri juga telah bertemu dengan Kepala Otorita IKN, Pak Basuki (Hadimuljono), dan sudah mencari investor dari Singapura," tambah Riyatno.

Sayangnya, Riyatno belum bisa memberikan rincian spesifik mengenai bentuk investasi yang akan dilakukan oleh Singapura di IKN. "Namun, koordinasi sudah dilakukan, bahkan Pak Menteri sudah berkunjung ke sana," jelasnya.

Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pembangunan IKN belum dapat dilanjutkan karena anggarannya diblokir oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Pemblokiran ini terjadi sebagai bagian dari efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, sehingga alokasi dana untuk kelanjutan proyek ini masih menunggu persetujuan Komisi V.

"Realisasi anggaran IKN sepertinya belum ada, karena anggaran kita diblokir semua," kata Dody di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (6/2).

Dalam suasana yang lebih ringan, Dody bercanda bahwa anggaran IKN seolah-olah hanya cukup untuk membeli makan siang. "Progresnya buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya," ujarnya sambil tertawa.

Setelah pemblokiran, Kementerian PU berencana untuk bertemu dengan Sri Mulyani agar alokasi anggaran pembangunan IKN bisa dicairkan kembali. "Setelah itu, saya akan menghadap lagi ke Bu Menteri Keuangan. Bu Menteri Keuangan, sudah disetujui ya. Tolong dibuka anggaran kami," ungkapnya.

Ketika ditanya apakah ia akan mengunjungi IKN dalam waktu dekat, Dody memilih untuk fokus pada masalah anggaran terlebih dahulu. "Belum lah, kita urusin anggaran dulu," jawabnya singkat. Namun, ada rencana untuk melaksanakan lima proyek baru di IKN yang akan memulai proses peletakan batu pertama pada awal 2025 ini.