Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono untuk melakukan peninjauan ulang terhadap desain bangunan lembaga yudikatif dan legislatif di IKN, termasuk gedung MPR, DPR, Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Dulu sudah ada desain dari Kementerian PUPR, basic design-nya. Beliau minta di-review lagi. Kami akan membentuk tim desain yang bisa diarahkan oleh Bapak Presiden untuk ke depannya," jelas Basuki di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (21/1).
Basuki menambahkan bahwa Prabowo menargetkan bahwa pada tahun 2028, IKN sudah bisa berfungsi sebagai ibu kota politik.
"Kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, termasuk kantor-kantor dan hunian, serta ekosistem legislatif," imbuhnya.
Pada tahap awal, periode 2022-2024, APBN telah menginvestasikan Rp89 triliun untuk pembangunan IKN, yang mencakup proyek jalan tol, 47 tower hunian, serta sarana peribadatan seperti masjid dan gereja.
"Semua ini dikerjakan oleh Kementerian PU sebelumnya. Kami hanya melaporkan progresnya. Selain itu, ada juga investasi swasta yang sudah di-groundbreaking hingga September lalu sebesar Rp58,41 triliun. Beberapa proyek sudah berjalan, ada yang selesai, dan ada yang dalam persiapan desain," ungkap Basuki.
Untuk tahap kedua, nilai APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN periode 2025-2029 adalah sebesar Rp48,8 triliun.
"Ini untuk menyelesaikan kompleks legislatif yudikatif dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN kawasan WP2. Termasuk juga untuk memelihara prasarana yang sudah selesai pada tahap awal," jelasnya.
Selain APBN, pembangunan IKN juga akan dibiayai melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai dana Rp60,93 triliun.
"Ada program KPBU yang sudah dalam proses studi kelayakan untuk pembangunan 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak, serta proyek jalan dan multi-utility tunnel sepanjang 138,6 kilometer di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)," tambah Basuki.
"Kami juga akan melanjutkan proyek pembangkit listrik tenaga surya yang sudah ada 50 MW, yang baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden," katanya.
Tak ketinggalan, terkait groundbreaking ke-9 untuk pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar Rp6,49 triliun, yang berasal dari investasi swasta dan APBN.
"Kami juga mendapat masukan dari Pak Menteri Perumahan untuk mengoptimalkan swasta yang sudah melakukan groundbreaking, agar tidak hanya berhenti di situ, tetapi ditindaklanjuti dengan pembangunan," ujarnya.
"Target kami adalah tahun 2028 agar IKN bisa ditetapkan sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia. Itu saja," tutup Basuki.
Recommended By Editor
- 5 Resep minuman segar, praktis dan mudah dibuat di mana pun
- Demi program Makan Bergizi Gratis, pemerintah pangkas anggaran IKN? Begini kata Istana
- 5 Resep cemilan enak yang renyah dan lezat, cocok untuk ngemil
- Kepala Otorita IKN ungkap kabar terbaru pembangunan IKN, masjid bisa digunakan tarawih Ramadan 2025
- Presiden Prabowo targetkan IKN aktif jadi ibu kota pada 2029, pembangunan infrastruktur dikebut
- Viral potret Istana Presiden di IKN malam hari usai hujan, suasananya disebut seram bak di Gotham City
- Dari depan tampak bangunan megah, penampakan bagian belakang istana IKN ini kondisinya tak terurus