Presiden Prabowo Subianto baru saja memberikan lampu hijau untuk anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mencapai Rp 48,8 triliun untuk periode 2025-2029. Tujuannya? Agar IKN bisa berfungsi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.

Dengan anggaran sebesar itu, Prabowo telah menugaskan Otorita IKN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung ekosistem yudikatif dan legislatif, termasuk kantor dan hunian bagi para pejabat.

"Rp 48,8 triliun itu secara prinsip untuk membangun kawasan legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya. Pendukungnya itu adalah infrastruktur jalan dan hunian. Kawasan legislatif dan yudikatif ini mencakup perkantoran," jelas Danis Hidayat Sumadilaga, Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, dalam wawancaranya dengan Liputan6.com.

Danis juga menekankan bahwa alokasi anggaran ini sangat penting untuk membangun kantor DPR/MPR/DPD, ruang sidang paripurna, hingga Gedung Mahkamah Agung. Namun, rincian spesifik mengenai alokasi terbesar dari anggaran tersebut masih belum bisa diungkapkan.

"Belum, itu masih secara keseluruhan. Jadi untuk perkantoran, hunian, infrastruktur pendukungnya, kawasan, utilitas, semuanya. Sekarang yang sudah dibangun ini kan eksekutif semua," tambahnya.

Dia optimis bahwa anggaran ini akan cukup untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik. "Insya Allah (cukup). Ibu kota politik itu harus lengkap, ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kita targetkan di 2028 sudah berfungsi semua keseluruhan," ungkap Danis.

Otorita IKN juga membuka peluang bagi keterlibatan pihak swasta dalam proyek pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. "Bisa saja (swasta ikutan masuk)," imbuhnya.

Rp 60,9 Triliun Proyek KPBU

 

Di sisi lain, Otorita IKN juga telah mendapatkan dana dari keterlibatan swasta dalam proyek IKN yang akan dilanjutkan pada tahun 2025. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa mereka memiliki program yang dibiayai melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun yang sedang dalam proses.

"Kami sudah memproses feasibility study untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak," tambah Basuki.

Selain itu, terdapat 6 proyek KPBU untuk pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). "Selama ini yang dikerjakan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan dengan KPBU," tambahnya.

Terdapat juga 1 proyek KPBU untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Rp 6,5 Triliun di Groundbreaking Ke-9

Basuki juga melaporkan mengenai groundbreaking proyek investasi di IKN tahap kesembilan. "Kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar Rp 6,49 triliun," terangnya.

Groundbreaking ke-9 di IKN direncanakan akan dimulai pada awal tahun ini, namun hingga kini belum ada perkembangan lebih lanjut.

IKN bakal kasih lahan gratis untuk negara sahabat

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan rencana pemberian lahan gratis bagi negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di IKN sebelum tahun 2028. Kebijakan ini merupakan usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat," kata Basuki dalam keterangan tertulis.

Dia menambahkan, dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028, kantor-kantor kedutaan asing diharapkan sudah mulai dibangun di IKN. "Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound," jelasnya.

Selain lahan gratis, Basuki juga menyatakan bahwa pajak bagi pelaku usaha akan digratiskan selama dua tahun sebagai penyewa properti di IKN. "Kalau ada yang berjiwa entrepreneur, kami sangat bahagia kalau ada yang mau masuk di sini (IKN). Untuk tenant ini, sementara ini satu dua tahun kami free-kan (pajaknya)," ungkap Basuki.

Saat ini, sebanyak 42 tenant sudah beroperasi di IKN, baik di lantai dasar rusun atau apartemen maupun di lantai dasar gedung Kemenko, menawarkan berbagai layanan bagi pengunjung.

"Telah beroperasi 42 tenant baik di lantai dasar Rusun atau apartemen maupun di lantai dasar Kemenko," tambah Basuki.