Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa pembangunan IKN terus berlanjut. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah membuka blokir anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Otorita IKN untuk membangun infrastruktur di IKN.

Investasi swasta juga terus mengalir ke IKN. Menurut Basuki, IKN telah mendapatkan investasi sebesar Rp 132 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang akan digunakan untuk pembangunan jalan dan hunian.

"Ada yang di sini sendiri, ada yang berkonsorsium. Jadi semua totalnya Rp 132 triliun. Untuk kegiatan-kegiatan jalan, Multi Utility Tunnel (MUT), hunian, baik itu apartemen maupun rumah tapak," jelas Basuki, seperti yang dikutip dari Antara.

KPBU ini tidak hanya berasal dari investor dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri seperti Malaysia dan China. Selain investasi melalui skema KPBU, ada juga investasi murni dari swasta yang akan digunakan untuk membangun hunian, hotel, serta sektor makanan dan minuman, yang sudah mulai dikerjakan pada bulan April ini.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pertama sebesar Rp 3,4 triliun untuk Otorita IKN, yang sebelumnya diblokir, kini sudah dibuka, dan beberapa paket pekerjaan sudah ditenderkan.

"Nanti pertengahan Mei, kami harapkan sudah ada penandatangan kontrak untuk jalan-jalan di kawasan. Dari 1A, KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) 1A, 1B, 1C, yang di kawasan yang belum dikerjakan oleh pekerjaan sebelumnya, akan dikerjakan oleh Otorita sebesar Rp 3,4 triliun," tambahnya.

Dengan besarnya nilai investasi yang masuk ke IKN, Basuki optimis bahwa proyek pembangunan IKN tahap II hingga 2028 akan berjalan sesuai target, karena kegiatan pembangunan fisik telah memiliki perencanaan yang matang.

"Saya kira dengan kegiatan-kegiatan itu, saya optimis untuk bisa merampungkan. Kalau kegiatan fisik, saya kira tidak terlalu rumit saat sudah ada programnya dan kita tinggal melaksanakan serta mengawasi," ungkapnya.

Ketua OIKN juga menyampaikan bahwa persiapan untuk hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat pemerintah lainnya di bidang legislatif dan yudikatif terus dikebut. Pada 1 Maret, sebanyak 500 orang ASN telah menetap di IKN dan akan menyusul sekitar 582 orang lagi pada bulan Juni mendatang.

"Jadi kalau DPR, MPR, DPD, dan kemudian MA, MK, KY, itu tidak hanya kantornya tetapi juga hunian para hakim dan anggota DPR. Kemudian jalan-jalan di kawasan itu kami akan bangun mulai tahun 2025," jelasnya.

Kawasan Istana dan Kantor Pemerintah di IKN Rampung Juni 2025

Investasi swasta di IKN mencapai Rp132 Triliun, ada dari Malaysia hingga China

foto: dok Otorita IKN

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menargetkan pembangunan kawasan Istana dan kompleks perkantoran pemerintah akan rampung pada Juni 2025. Ini mencakup Istana Negara, Istana Garuda, bangunan Sekretariat Presiden, hingga kantor Kemenko dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Pembangunan di kawasan Istana, Kemenko dan Kemensetneg serta ekosistemnya, yang ditargetkan seluruhnya akan selesai pada bulan Juni 2025," ujar Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, dalam rapat bersama Komisi II DPR RI.

Bimo menjelaskan, gedung kantor pemerintah di IKN terdiri dari kompleks Kemenko I, Kemenko III, Kemenko IV, dan Kemensetneg.

Kompleks Kemenko I terdiri dari 4 tower yang telah fungsional, dengan kapasitas 1.286 orang. Rinciannya, tower I dapat menampung 478 orang, tower II 147 orang, tower III 246 orang, dan tower IV 397 orang.

Sementara kompleks Kemenko III memiliki 4 tower fungsional dan dapat menampung 1.375 orang. Rinciannya, tower I sebanyak 536 orang, tower II 203 orang, tower III 216 orang, dan tower IV 420 orang.

Kompleks Kemenko IV juga memiliki 4 tower fungsional yang dapat menampung hingga 1.232 orang. Rinciannya, tower I 386 orang, tower II 190 orang, tower III 386 orang, dan tower IV 270 orang.

Untuk perkantoran di Kemensetneg terdiri dari 3 tower fungsional dengan kapasitas tampung 5.572 orang, dengan rincian tower I 2.328 orang, tower II 1.954 orang, dan tower III 1.290 orang.

"Dengan demikian, secara keseluruhan kompleks Kemenko dapat menampung sebanyak 9.465 pegawai," kata Bimo.

Tak hanya perkantoran, kompleks itu juga menyediakan ekosistem beberapa tenant yang telah aktif beroperasi, seperti minimarket di Kemenko I, hingga beberapa restoran yang tersedia di lokasi perkantoran dan hunian.

"Sementara sarana pendukung seperti ATM vending machine, kantor pos juga telah tersedia di beberapa lokasi perkantoran maupun di hunian," imbuh Bimo.