Presiden Prabowo Subianto baru saja menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025. Ini adalah langkah besar yang diambil untuk memperkuat pengelolaan BUMN di Indonesia.

UU ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan salah satu poin penting yang diatur adalah pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Danantara. Setelah penandatanganan, Prabowo langsung menuju Halaman Tengah Istana Kepresidenan untuk meluncurkan Danantara.

Menariknya, saat Prabowo keluar dari Istana Negara, ia didampingi oleh dua mantan presiden Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi). Ketiganya kemudian berjalan bersama menuju mobil golf yang disopiri oleh Sekretariat Kabinet, Mayor Teddy Indra Wijaya. Prabowo duduk di depan bersama Mayor Teddy, sementara SBY dan Jokowi duduk di belakang.

Setelah resmi meluncurkan Danantara, Prabowo juga menunjuk Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi ini. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan pentingnya UU ini untuk pengelolaan BUMN yang lebih baik.

"Hari ini, saya, Presiden Republik Indonesia, menandatangani Undang-Undang Nomor Satu tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Sembilan Belas tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara," ujarnya.

Tak hanya itu, Prabowo juga menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 yang mengatur organisasi dan tata kelola Danantara. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa badan ini dapat beroperasi dengan baik dan transparan.

Dalam peluncuran ini, Prabowo juga mengungkapkan bahwa pengurus Danantara harus terlepas dari intervensi politik. Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira, menekankan pentingnya independensi dalam pengelolaan Danantara agar tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau bisnis tertentu.

"Independensi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan investasi dan pengelolaan aset dilakukan semata-mata untuk kepentingan nasional," tegasnya.

Anggawira juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana investasi negara. "Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, ada risiko besar yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kita butuh sistem yang jelas dan transparan agar kepercayaan publik tetap terjaga," tambahnya.