Di tengah hiruk-pikuk media sosial, seorang pemuda berusia 20 tahun, Sahdan Arya Maulana, menjadi sorotan sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) termuda di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara. Menariknya, dia masih terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Dalam waktu singkat, Arya berhasil menarik perhatian warga dengan respons cepatnya terhadap keluhan, termasuk perbaikan jalan kampung yang rusak. Aksinya yang viral di media sosial menunjukkan semangatnya untuk melayani masyarakat.

Pemilihan ketua RT yang berlangsung pada Mei 2025 ini diikuti oleh 150 kepala keluarga dan lebih dari 700 jiwa. Meskipun anak muda seperti Arya terbilang sedikit, dukungan dari sesepuh dan teman-teman sebayanya memberinya keberanian untuk mencalonkan diri.

Arya berhasil meraih 126 suara dari 143 suara sah, mengalahkan lawannya, Arief Hamzah, yang hanya mendapatkan 17 suara. Kemenangannya ini menjadi langkah awal bagi Arya dan timnya yang juga terdiri dari anak muda untuk berkontribusi dalam pelayanan masyarakat.

Namun, berbicara tentang gaji, berapa sih sebenarnya gaji Ketua RT di berbagai kota besar di Indonesia? Gaji Ketua RT sangat bervariasi, mencerminkan kebijakan otonomi daerah dan kemampuan anggaran masing-masing pemerintah daerah

. Di DKI Jakarta, misalnya, gaji Ketua RT mencapai Rp 2.000.000 per bulan. Sementara itu, kota-kota besar lainnya seperti Makassar dan Semarang juga memberikan alokasi yang cukup besar, meskipun dengan skema yang berbeda.

Berikut adalah perbandingan gaji Ketua RT di beberapa kota di Indonesia pada tahun 2025:

  • Jakarta: Rp 2.000.000 per bulan.
  • Makassar: Rp 500.000 hingga Rp 2.000.000 per bulan, tergantung kinerja.
  • Pontianak: Rp 125.000 per bulan.
  • Yogyakarta: Rp 250.000 per bulan.
  • Riau (Pekanbaru): Rp 500.000 per bulan.
  • Semarang: Rp 1.000.000 per bulan.
  • Bandung: Rp 300.000 per bulan, ditambah BPJS Kesehatan.
  • Bekasi: Rp 416.000 per bulan.
  • Kebumen: Rp 190.000 setiap tiga bulan.

Faktor penentu gaji Ketua RT meliputi kebijakan pemerintah daerah, kinerja, dan biaya hidup setempat. Dengan beban kerja yang tidak ringan, gaji yang layak diharapkan dapat menarik individu berkompeten untuk mengemban amanah ini. Dengan demikian, kualitas kepemimpinan di tingkat RT dapat terus terjaga dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.