Pemerintah Inggris blokir 1300 fans untuk nonton Piala Dunia di Qatar

Pemerintah Inggris blokir 1300 fans untuk nonton Piala Dunia di Qatar

Apa yang terjadi dengan kekerasan di beberapa negara adalah pertimbangan dari penyelenggaraan Piala Dunia 2022

Panitia penyelenggara Piala Dunia FIFA di Qatar 2022 sendiri ingin menghindari ancaman kekerasan dan juga mencegah situasi terjadi kerusuhan. Dengan alasannya itu, Hooligan sebagai fans fanatik timnas Inggris akan diminta untuk menyerahkan paspor mereka sehingga mereka dapat tinggal di Inggris daripada melakukan perjalanan ke negara tuan rumah.

Inggris mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengizinkan 1.300 penggemar untuk bepergian, karena mereka tidak ingin menodai turnamen yang diperkirakan akan meriah ini.

Apa yang terjadi dengan kekerasan di beberapa negara adalah pertimbangan dari penyelenggaraan Piala Dunia 2022. Itulah sebabnya Inggris telah mengambil tindakan atas masalah tersebut. Dengan demikian, penggemar dengan yang memiliki riwayat kekerasan di pertandingan sepak bola akan dilarang bepergian.

Pemerintah Inggris blokir 1300 fans untuk nonton Piala Dunia di Qatar

foto: Twitter/@englidsaway

Pemerintah Inggris telah meninjau catatan kriminal dan file ratusan penggemar. Menurut apa yang telah diperiksa, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan ke Piala Dunia 2022 yang akan dimainkan dari 20 November hingga 18 Desember depan.

Meski dikabarkan banyak dari para Hooligans ngotot terbang ke Qatar, pemerintah sudah mengantisipasi dengan tidak menjual tiket kepada mereka baik pesawat ataupun tiket pertandingan.

Menjelang sebulan lagi Piala Dunia digelar, nyatanya beberapa minggu lalu terjadi tragedi di Indonesia di mana 131 orang tewas usai pertandingan sepak bola. Beberapa hari kemudian ada masalah di Argentina yang menyebabkan kematian satu orang, tragedi yang sangat ingin dihindari di Qatar.

"Kekerasan dan pelecehan tidak ditoleransi di sini, dan perilaku kriminal ini tidak akan ditoleransi di Piala Dunia, itulah sebabnya kami mengambil pendekatan keras ini," tandas Menteri Dalam Negeri Inggris ini.

(brl/lin)