Pada Senin, (17/2), Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi memberikan tanggapan terkait demo mahasiswa yang viral dengan tagar Indonesia Gelap. Prasetyo menegaskan bahwa Indonesia tidak dalam keadaan gelap dan meminta mahasiswa untuk tidak membelokkan fakta yang ada.

"Kebebasan berekspresi itu penting, tetapi mari kita tidak mengubah kenyataan. Tidak ada yang namanya Indonesia gelap," ungkap Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa, 18 Februari 2025.

Dia menambahkan bahwa saat ini Indonesia justru sedang dalam proses kebangkitan dan mengajak mahasiswa untuk tetap optimis. "Kita harus menyongsong Indonesia yang bangkit. Kita semua berada dalam satu perahu, satu kapal, jadi mari kita bersatu," ujarnya.

Prasetyo juga meminta agar pemerintah diberi waktu untuk bekerja dan tidak dinilai hanya dalam 100 hari pertama. "Pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo baru berjalan 100 hari, banyak tantangan yang dihadapi, tetapi kami terus mencari solusi," jelasnya.

Jakarta kembali menjadi sorotan ketika ribuan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran menuntut keadilan sosial. Dalam aksi bertajuk Indonesia Gelap, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengungkapkan protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

Jenderal Lapangan Aksi, Bagas Wisnu, menyoroti bahwa kebijakan pemerintah belakangan ini semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa demonstrasi ini adalah panggilan bagi masyarakat untuk mengawal pemerintahan.

Massa aksi menyampaikan 13 tuntutan utama, termasuk penolakan terhadap revisi undang-undang dan evaluasi program pemerintah yang dianggap tidak efektif.

Pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025

 

Tuntutan pertama yang disuarakan mahasiswa adalah pencabutan Inpres No. 1 tahun 2025, yang dianggap merugikan rakyat dengan pemangkasan anggaran. BEM UI menilai kebijakan ini berpotensi merugikan sektor-sektor vital dalam kehidupan masyarakat.

Aktivis mahasiswa berpendapat bahwa efisiensi anggaran tidak seharusnya mengorbankan sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Mereka mendesak agar pemerintah melakukan kajian ulang terhadap kebijakan pemangkasan anggaran dengan mempertimbangkan dampaknya.

Transparansi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan anggaran juga menjadi sorotan. Mahasiswa menuntut pemerintah untuk lebih terbuka dalam menjelaskan dasar pertimbangan dan dampak dari kebijakan tersebut.

Para demonstran menekankan pentingnya keadilan sosial dalam kebijakan pemangkasan anggaran agar tidak memberatkan masyarakat, terutama kelompok yang rentan secara ekonomi.