Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto merasa gelisah karena masih banyak anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan program makan bergizi gratis(MBG). Prabowo menargetkan hingga akhir 2025, sebanyak 82,9 juta penerima manfaat dapat menikmati program ini.

"Dengar ya, kenapa Pak Presiden gelisah? Karena banyak anak yang belum mendapatkan (MBG). Itu artinya, beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat," jelas Dadan setelah rapat bersama Prabowo Subiantodi Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1).

Dadan menambahkan bahwa Prabowo sangat ingin agar program ini segera dinikmati oleh semua penerima manfaat, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan menyusui, hingga balita. Ia menyebutkan bahwa Prabowo menerima laporan dari anak-anak yang mengeluh kepada ibunya karena belum mendapatkan MBG.

"Satu hal yang paling membuat Bapak Presiden ingin melakukan percepatan adalah karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi," ujar Dadan.

"Banyak laporan yang masuk, bahkan anak-anak yang baru berumur 5 tahun bertanya, 'Ibu, kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo sementara teman-teman saya sudah?'. Ini adalah hal yang mengusik kalbu beliau," sambung Dadan.

Untuk itu, Prabowo meminta semua kementerian dan lembaga untuk saling bekerja sama agar program makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh semua penerima manfaat. Beliau juga berencana untuk menambah anggaran program tersebut.

"Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran," kata Dadan.

Saat ini, anggaran untuk program makan bergizi gratis mencapai Rp71 triliun. Dadan menyebutkan bahwa setidaknya dibutuhkan Rp100 triliun agar 82,9 juta penerima manfaat dapat menikmati makan bergizi gratis.

"Kalau dari hitungan badan gizi, jika tambahan itu terjadi di September, Rp100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," pungkas Dadan.

Presiden Prabowo Subianto juga mempersilakan pemerintah daerah untuk ikut membantu membiayai program makan bergizi gratis. Ia mengatakan bahwa pemerintah membuka pintu bagi siapa saja yang ingin terlibat dalam program unggulan ini.

"Dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur dan bupati, monggo. Kita buka untuk siapapun yang mau ikut serta, boleh," kata Prabowo di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta, Kamis (16/1).

Namun, Prabowo mengingatkan agar pembiayaan dikelola dengan efisien. Ia tidak ingin ada kebocoran anggaran dalam program makan bergizi gratis.

"Yang penting efisien, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan perlunya pelibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mempercepat implementasi.

"Tentu saja bisa direalisasikan dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," kata Dadan Hindayana melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (15/1).

Menurut Dadan, ada tiga langkah yang dapat dilakukan bersama antara pemerintah daerah (pemda) dan BGN, yaitu menyiapkan infrastruktur, membina masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal dalam memasok bahan baku, serta bekerja sama dalam menyalurkan bantuan kepada kelompok sasaran seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.