Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Sultan Najamuddin, baru-baru ini mengemukakan ide soal program makan bergizi gratis (MBG). Dia mengusulkan agar dana hasil korupsi dari para pelaku korupsi digunakan untuk mendanai program ini. Usulan ini bertujuan untuk mendukung program unggulan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Awalnya, Sultan memberikan tanggapan terhadap polemik mengenai penggunaan dana zakatuntuk program MBG. Dia menegaskan bahwa niatnya adalah untuk membantu pemerintah, bukan untuk memaksa masyarakat menyisihkan zakat mereka untuk program ini.

"Ini hanya sebuah ide dan gagasan. Namun, yang terpenting adalah program MBG ini sangat bermanfaat dan perlu kita dukung agar bangsa kita menjadi lebih unggul," ujar Sultan Najamuddin pada keterangannya, Kamis (16/1/2025).

Dia juga menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak, termasuk swasta dan masyarakat, untuk berkontribusi dalam kesuksesan program MBG ini.

Lebih lanjut, Sultan menegaskan bahwa pendanaan untuk MBG tidak hanya terbatas pada zakat, tetapi juga bisa berasal dari uang yang diperoleh dari tindakan korupsi. "Kami akan memberikan masukan kepada pemerintah agar dana dari para koruptoryang selama ini disimpan di luar negeri dapat digunakan untuk mendukung program ini," tambahnya.

Sultan juga menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bisa berperan sebagai "Robin Hood" yang membantu masyarakat kecil. "Dengan kekuasaan yang dimilikinya, presiden bisa menjadi Robin Hood bagi rakyat kecil," ungkap Sultan.

Namun, tidak semua pihak setuju dengan usulan ini. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto menolak ide penggunaan dana zakat untuk program MBG, menyebutnya sebagai tindakan yang sangat memalukan. Dia menegaskan bahwa pemerintah sudah menganggarkan Rp71 triliun untuk program tersebut, sehingga tidak perlu mengambil dari dana zakat.

"Uang zakat tidak seharusnya digunakan untuk membiayai program ini. Presiden sudah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia," jelas Putranto.