Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meminta agar polemik mengenai kebijakan LPG 3 Kilogram tidak lagi dipermasalahkan. Ia mengakui jika ada kesalahan, itu adalah tanggung jawabnya.

"Enggak usah dipersalahkan siapa-siapa. Jadi kesalahan kami, kalau itu ada salah. Kalau itu ada kelebihan, itu ada kebenaran pemerintah," ungkapnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (4/2).

Menurut Bahlil, langkah yang diambil oleh Kementerian ESDM bertujuan untuk memperbaiki pendistribusian LPG 3 Kg. Ia menyoroti bahwa selama ini, subsidi LPG tidak tepat sasaran dan ada masalah gas oplosan yang merugikan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah ini, Bahlil memutuskan untuk melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg yang berujung pada kelangkaan dan antrian panjang di pangkalan gas. Namun, setelah situasi tersebut memanas, ia segera melakukan perbaikan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto, agar pengecer dapat kembali menjual LPG 3 kg.

"Perintah Bapak Presiden kepada kami baik tadi malam tadi pagi adalah memastikan agar subsidi tepat sasaran tetap jalan, namun masyarakat harus mendapat juga dengan cara mudah. Maka solusi yang kita bangun atas perintah Bapak Presiden, pengecer semua kita naik kelaskan menjadi sub pangkalan," jelasnya.

Bahlil menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan hasil kajian mendalam dan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2023, terkait penyalahgunaan oleh oknum pengecer dalam penjualan LPG 3 Kg.

Ia juga menekankan agar polemik LPG 3 Kg tidak dikaitkan dengan pihak lain. Kementerian ESDM, menurutnya, akan bertanggung jawab penuh dalam melakukan perbaikan penataan subsidi gas tersebut.

"Udahlah, kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan penataan perintah dan Bapak Presiden wajib untuk tidak boleh ada masyarakat mendapatkan yang tidak tepat," tegasnya.

Di tengah polemik gas LPG 3 Kg, Bahlil Lahadalia menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini berlangsung saat kelangkaan gas melon menjadi isu hangat di masyarakat.

Bahlil menyatakan, ia telah melakukan inspeksi langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi terkini. "Alhamdulillah semua sudah mulai melakukan perbaikan yang cukup bagus dan kondisinya tidak seperti kemarin," ujarnya kepada wartawan.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta Bahlil untuk mengizinkan pengecer gas LPG 3 kg untuk kembali berjualan. Hal ini sebagai respons terhadap kelangkaan yang terjadi.

"Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk perhari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dasco menambahkan bahwa rencana menjadikan pengecer sebagai sub pangkalan akan dilakukan secara bertahap. Ia juga menegaskan bahwa pelarangan pengecer menjual gas LPG 3 kg bukan merupakan kebijakan dari Presiden.

"Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu, tapi melihat situasi dan kondisi tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali," jelasnya.

Selain itu, Dasco memastikan bahwa stok LPG aman dan tidak pernah langka. "Stok tidak langka, stok ada, stok terkonfirmasi tidak langka," tutupnya.