Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini mengeluarkan kebijakan menarik yang mengajak masyarakat untuk berdonasi sebesar Rp 1.000 setiap hari. Menurut Dedi, tujuan dari donasi ini adalah untuk membantu sesama warga yang membutuhkan.

"Uang iuran Rp 1.000 ini akan dikelola oleh bendahara kas. Misalnya, jika ada yang membutuhkan uang untuk makan atau membayar kontrakan saat menunggu di rumah sakit, mereka bisa langsung mendapatkan bantuan," jelas Dedi setelah menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di Makodam III Siliwangi, Bandung.

Program donasi ini diharapkan dapat diikuti oleh ASN, sekolah-sekolah, dan masyarakat umum, dengan harapan menciptakan solidaritas seperti yang ada di desa asalnya. Di desa tersebut, RT/RW memiliki kas yang dapat membantu warga yang membutuhkan, seperti saat ada yang harus ke rumah sakit tetapi tidak memiliki ongkos.

"Di tempat saya, setiap malam ada ronda yang mengumpulkan seribu rupiah. Itu tidak menjadi masalah bagi kehidupan masyarakat di sana," tambahnya.

Kebijakan ini mengusung konsep kebersamaan dan terinspirasi dari program rereongan jimpitan yang sukses saat Dedi menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Dalam program tersebut, Dinas Pendidikan Purwakarta menyediakan beras setiap bulan untuk kampung-kampung tertentu.

"Program ini terbukti berhasil," ungkapnya.

Untuk tingkat sekolah, Dedi menegaskan bahwa ini bukan pungutan, melainkan ajakan bagi anak-anak untuk mengumpulkan donasi di kelas. Uang yang terkumpul akan digunakan untuk membantu teman sekelas yang sakit atau yang membutuhkan seragam.

"Jika ada teman yang tidak mampu membeli seragam, kita akan bantu. Begitulah konsepnya," jelasnya.

Ketika ditanya apakah program ini wajib, Dedi menegaskan bahwa partisipasi bersifat sukarela. "Bagi yang ingin berkontribusi, silakan. Yang tidak, tidak masalah," tuturnya.

Surat Edaran yang dikeluarkan Dedi untuk mendorong donasi ini ditujukan kepada ASN, siswa, dan masyarakat dengan nomor 149/PMD.03.04/KESRA. Edaran ini berisi ajakan untuk berpartisipasi dalam Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Dalam edaran tersebut, Dedi merujuk pada peraturan pemerintah yang menekankan pentingnya peran masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui nilai-nilai sosial dan kearifan lokal. Dia berharap gerakan ini dapat memperkuat pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan.