Brilio.net - Hasan Nasbi resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO). Surat pengunduran dirinya telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada 21 April 2025 .
Dalam pernyataannya yang diunggah melalui akun Instagram @totalpolitikcom, Hasan menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah pertimbangan yang matang dan bukan karena dorongan emosional. Dia mengungkapkan bahwa sudah saatnya dia "menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton," memberikan kesempatan kepada figur lain yang lebih baik untuk menggantikan posisinya.
Hasan juga mengakui adanya persoalan yang tidak lagi dapat dia atasi, yang menjadi salah satu alasan di balik pengunduran dirinya. Dia menekankan pentingnya mengetahui kapan harus mundur demi kebaikan komunikasi pemerintah ke depan .
Sebelum menjabat sebagai Kepala PCO, Hasan Nasbi dikenal sebagai konsultan politik dan pendiri lembaga survei Cyrus Network. Dia juga pernah menjadi juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 .
Dengan pengunduran diri ini, posisi Kepala PCO untuk sementara waktu belum diumumkan penggantinya. Pemerintah diharapkan segera menunjuk sosok yang mampu melanjutkan tugas komunikasi kepresidenan dengan efektif dan profesional.
Mundurnya Hasan Nasbi tentunya mengundang perhatian khalayak, terlebih sebelumnya sempat mencuat berbagai kontroversi yang menggundang sejumlah komentar di media sosial.
Lalu apa saja jejak kontroversi Hasan Nasbi? Berikut ulasan lengkapnya yang dihimpun brilio.net dari berbagai sumber, Selasa (29/4).
Jejak kontroversi Hasan Nasbi
foto: Liputan6.com/Angga Yuniar
Selama menjabat di PCO, Hasan beberapa kali membuat pernyataan yang menuai kontroversi, seperti memberikan komentar terkait kasus teror kepala babi yang dikirim ke kantor redaksi Tempo pada Maret 2025. Dalam pernyataannya, Hasan menyarankan agar kepala babi tersebut "dimasak saja," yang kemudian memicu kecaman dari Koalisi Masyarakat Sipil dan publik luas karena dianggap tidak menunjukkan empati terhadap kebebasan pers.
Hasan Nasbi juga pernah membela Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, dalam polemik penggunaan jet pribadi. Hasan menyatakan bahwa Kaesang bukan pejabat publik dan memiliki bisnis sendiri, sehingga tidak ada masalah dalam penggunaan fasilitas tersebut .
Pernyataan-pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sensitivitas dan profesionalisme Hasan dalam mengelola komunikasi kepresidenan. Koalisi Masyarakat Sipil bahkan mendesak Presiden untuk mengevaluasi kinerja Hasan Nasbi, mengingat pentingnya komunikasi yang etis dan bertanggung jawab dari pejabat publik .
Tak hanya itu, pada Maret 2025, Hasan Nasbi mengunggah pernyataan di media sosial yang meminta para intelektual, influencer, dan aktivis yang mengkritik Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) untuk meminta maaf, dengan menyebut mereka menyebarkan informasi provokatif dan tidak benar. Pernyataan ini menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk pegiat media sosial Bachrum Achmadi, yang menyebut Hasan sebagai "pejabat istana kelas buzzer"
