Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, baru-baru ini mengungkapkan bahwa istilah "massal" dalam konteks dugaan pemerkosaan yang terjadi pada Mei 1998 memerlukan bukti yang lebih akurat dan harus diteliti dengan sangat hati-hati. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menangani isu-isu sensitif yang berkaitan dengan sejarah kelam bangsa.

"Saya ingin menekankan bahwa kita harus berhati-hati dalam membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan masa lalu. Data dan bukti harus diperiksa dengan teliti," ungkap Fadli Zon saat peresmian Bali Indah Cultural Park di Strzelinko, Polandia, pada Senin, 16 Juni 2025.

Menurut Fadli, selama masa transisi, banyak informasi yang beredar tidak jelas dan bisa menimbulkan perbedaan pendapat. Terkait dengan pemerkosaan massal, ia percaya bahwa hal ini memerlukan kebijaksanaan dalam penanganannya.

"Saya yakin kekerasan seksual terhadap perempuan telah terjadi, dan bukan hanya di masa lalu, tetapi juga hingga saat ini. Namun, istilah 'massal' perlu pendalaman lebih lanjut, serta bukti yang lebih solid, karena ini menyangkut reputasi bangsa kita," tambahnya.

Fadli juga mengomentari laporan dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mengenai dugaan pemerkosaan massal pada 13-14 Mei 1998. Ia menyatakan bahwa ada beberapa aspek yang perlu diteliti lebih dalam.

"Ketika informasi yang ada tidak konsisten, di situlah kita perlu melakukan pendalaman. Saya tidak menolak adanya berbagai bentuk kejahatan yang terjadi pada saat itu," tegasnya.

"Saya hanya menginginkan data yang lebih otentik dan akurat agar tidak menimbulkan kerugian bagi bangsa Indonesia, terutama karena belum ada fakta hukum dari pengadilan yang jelas. Coba bayangkan jika bangsa kita dicap sebagai bangsa pemerkosa massal," lanjut Fadli.

Namun, jika terbukti ada pelanggaran, Fadli Zon menegaskan dukungannya untuk mengadili dan menghukum para pelaku pemerkosaan massal pada Mei 1998 sesuai dengan hukum yang berlaku.