Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo, memberikan penjelasan mengenai pemecatan kontributor RRI di berbagai daerah yang kini telah dibatalkan. Ia mengungkapkan bahwa informasi dan polemik terkait PHK ini hanya ramai di media sosial, dan situasinya tidak separah yang dibayangkan. Menurutnya, permasalahan ini sudah diselesaikan sejak Selasa malam, 11 Februari 2025.

"Sebenarnya, situasi ini tidak sampai seserius yang disampaikan di medsos. Namun, sekarang sudah clear. Kami bersyukur karena sudah ada pengurangan pemblokiran sebagaimana disampaikan oleh Komisi VII. Kami telah mengirimkan surat yang menyatakan bahwa ini sudah solve semuanya," kata Hendrasmo setelah rapat bersama Komisi VII DPR pada Rabu (12/2).

Ia menambahkan bahwa saat ini tidak ada lagi kontributor yang dirumahkan. Sebelumnya, ada beberapa PHK yang disebabkan oleh tidak adanya pos anggaran, namun setelah dilakukan rekonstruksi anggaran, pegawai yang dirumahkan sudah kembali bekerja.

"(PHK) itu dulu ya, sekarang kan tidak ada. Dulu memang tidak ada pos anggaran. Sekarang sudah ada," ujarnya.

Hendrasmo juga mengklaim bahwa jumlah kontributor yang sempat dirumahkan tidak sebanyak yang diberitakan di media sosial, hanya sekitar 10-20 orang saja. "Jumlah kontributor kami totalnya ada 979, tetapi yang bermasalah tidak sampai 20 orang," jelasnya.

"Opini di media sosial seringkali lebih besar dari realitas yang ada," tambahnya.

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, menegaskan bahwa hasil rekonstruksi anggaran 2025 memastikan tidak ada pemecatan atau PHK pegawai di TVRI dan RRI. "Tidak ada pengurangan, bahkan pemotongan honor pun tidak boleh. Ini sudah disepakati dalam keputusan rapat," ujarnya setelah rapat di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu (12/2).

Saleh meminta agar TVRI dan RRI segera mempekerjakan kembali pegawai yang sempat dirumahkan. "Setelah rapat ini, mereka harus segera menyampaikan berita ini kepada seluruh daerah yang sempat dirumahkan," tegasnya.

Lebih lanjut, Saleh menjelaskan bahwa keputusan untuk merumahkan pegawai itu belum final, karena penggunaan anggaran masih dalam proses rekonstruksi. "Dalam minggu ini, akan ada surat keputusan besar dari pemerintah mengenai penggunaan anggaran tahun 2025," ungkapnya.

Saleh berharap informasi mengenai batalnya pemecatan di RRI dan TVRI dapat segera tersebar untuk menangkis isu-isu yang tidak benar mengenai efisiensi anggaran yang berdampak pada PHK. "Kita perlu menetralisir berita di media sosial agar tidak ada isu-isu yang tidak penting berkembang," tutupnya.