Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diluncurkan pemerintah ternyata belum mampu menjangkau mayoritas pekerja yang seharusnya menjadi sasaran. Saat ini, BSU hanya ditujukan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan.

Namun, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta mencapai sekitar 95 juta orang. Ini berarti, hanya sekitar 18% dari pekerja yang seharusnya mendapatkan bantuan yang benar-benar terjangkau oleh program ini.

Dengan 75% dari total tenaga kerja Indonesia berada dalam kategori bergaji rendah, sangat wajar jika banyak yang mempertanyakan efektivitas program ini dalam mengatasi tekanan ekonomi yang ada.

Laporan dari CORE (Center of Reform on Economics) menekankan bahwa ketimpangan ini dapat menyebabkan ketidaktepatan sasaran dan mengurangi potensi stimulus ekonomi yang diharapkan dari bantuan sosial. Mereka mencatat bahwa BSU hanya menjangkau sekitar 18% dari kelompok pekerja yang seharusnya menjadi target bantuan.

Masalah lain yang muncul adalah syarat untuk menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, yang secara otomatis mengecualikan banyak pekerja informal seperti pedagang kaki lima, pengemudi ojek daring, dan buruh harian.

Kelompok ini merupakan tulang punggung ekonomi, terutama di daerah urban, dan sangat terpengaruh oleh tekanan ekonomi yang ada. Tanpa perlindungan sosial yang memadai, mereka terjebak dalam siklus kerentanan ekonomi yang sulit untuk diatasi.

Dalam upaya merespons penurunan daya beli, pemerintah telah menambah anggaran sebesar Rp 11,93 triliun untuk memperkuat program bantuan sosial. Namun, CORE mengingatkan bahwa perluasan cakupan bantuan tidak hanya untuk kelompok rentan, tetapi juga harus mencakup kelas menengah yang berkontribusi lebih dari 50% terhadap konsumsi nasional. Tanpa perhatian yang cukup kepada kelas menengah, upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi bisa terhambat.

Sayangnya, meskipun ada tambahan stimulus, banyak pekerja berupah rendah masih terhambat oleh persyaratan administratif yang sulit dipenuhi. Ini menimbulkan pertanyaan apakah BSU benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan atau hanya menjadi solusi yang terlambat untuk mengatasi tekanan biaya hidup yang semakin meningkat. Dengan bantuan yang hanya sebesar Rp 600 ribu untuk dua bulan, banyak yang merasa bantuan ini tidak cukup signifikan di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok.

Secara keseluruhan, BSU yang terlambat dan berskala terbatas hanya menjadi solusi sementara yang sulit untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Jika pemerintah ingin mencapai hasil yang lebih baik, mereka perlu memperbaiki desain kebijakan dan memastikan bahwa bantuan sosial menjangkau semua kelompok yang membutuhkan.