Hadi Tjahjanto, mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), kini menjadi sorotan publik setelah namanya tersangkut dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Pagar ini membentang lebih dari 30 kilometer dan memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) serta Sertifikat Hak Milik (SHM), meskipun lokasinya berada di atas laut.

Sertifikat tersebut diterbitkan pada tahun 2023 saat Hadi menjabat sebagai Menteri ATR/BPN. Namun, Hadi membantah keterlibatannya dalam penerbitan dokumen tersebut, mengklaim baru mengetahui soal ini setelah menjadi berita hangat. Kasus ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang mencurigai adanya pelanggaran administratif.

Hadi Tjahjanto memiliki perjalanan karier yang panjang di dunia militer dan pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Panglima TNI dan kemudian Menteri ATR/BPN serta Menkopolhukam. Berikut adalah informasi lebih lanjut mengenai perjalanan kariernya.

Awal karier Hadi Tjahjanto di dunia militer

Hadi Tjahjanto lahir di Malang pada 8 November 1963. Ia memulai kariernya di dunia militer setelah lulus dari Akademi Angkatan Udara (AAU) pada tahun 1986 dan bergabung dengan Skuadron Udara 4 di Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh, Malang. Kariernya terus meningkat dengan berbagai jabatan strategis, termasuk Kepala Seksi Latihan Skadron Udara 4 dan Komandan Flight Ops Skuadron Udara 32.

Kepercayaan terhadap Hadi semakin meningkat setelah ia menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) sebelum akhirnya dilantik sebagai Panglima TNI pada 8 Desember 2017 oleh Presiden Joko Widodo.

Perjalanan Hadi di pemerintahan

Setelah pensiun dari TNI pada 2021, Hadi Tjahjanto diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri ATR/BPN pada Juni 2022. Dalam posisi ini, ia bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa tanah dan program sertifikasi tanah sistematis. Hadi kemudian dipromosikan menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) pada Februari 2024, menggantikan Mahfud MD.

Polemik pagar laut Tangerang

Kasus pagar laut di Tangerang mencuat setelah ditemukan pagar sepanjang lebih dari 30 kilometer yang mencakup enam kecamatan di pesisir Banten. Pagar ini memiliki dokumen resmi berupa SHGB dan SHM yang diterbitkan pada 2023. Namun, penerbitan sertifikat di atas laut ini menimbulkan pertanyaan besar karena secara hukum, SHGB dan SHM biasanya hanya berlaku untuk daratan.

Hadi Tjahjanto, yang menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada saat itu, menyatakan bahwa ia tidak mengetahui penerbitan sertifikat tersebut. Pernyataan ini disampaikan setelah kasus ini ramai diberitakan dan menjadi sorotan publik.

Penanganan kasus oleh KKP dan Ombudsman

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah tegas dengan menyegel pagar laut Tangerang pada Januari 2025, karena diduga tidak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Ombudsman Republik Indonesia juga menyelidiki dugaan maladministrasi dalam penerbitan sertifikat tersebut.

Hingga kini, belum ada kesimpulan resmi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran ini. Langkah-langkah penegakan hukum terus dilakukan, termasuk investigasi lebih lanjut terhadap pihak yang terlibat dalam pembangunan pagar laut ini.