Brilio.net - Hampir dua minggu setelah gempa yang mengguncang Lombok pada 5 Agustus 2018 lalu, ribuan jiwa masih bertahan di pengungsian. Hingga kini tercatat 469 orang dinyatakan meninggal dunia, 1.054 orang mengalami luka.

Ratusan rumah milik warga pun rata dengan tanah akibat gempa berkekuatan 7 SR tersebut. Ribuan warga juga masih mengungsi di tenda pengungsian yang tersebar diberbagai wilayah di Lombok, khususnya Lombok Utara.

Situasi Lombok yang belum sepenuhnya bangkit tersebutpun, membuat warga Lombok masih memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, seperti sandang dan pangan.

Namun sayangnya, di tengah situasi tersebut malah tersebar berbagai hoax yang menyebutkan bahwa bantuan yang selama ini terkumpul tidak disalurkan secara merata oleh pemerintah. Hal tersebut tentu sempat membuat para pengguna media sosial dibuat risau dengan adanya kebenaran informasi tersebut.

Melalui akun Twitter resminya, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho memberikan klarifikasi mengenai kabar tersebut. Dia menegaskan, informasi yang beredar merupakan hoax.

Loading...

Dilansir brilio.net dari akun Twitter @Sutopo_PN, Sabtu (18/8), berikut empat hoax yang bertebaran mengenai bantuan untuk warga Lombok.

1. Sebuah pernyatakan bahwa semua bantuan yang masuk akan dijadikan klaim sebagai bantuan dari Presiden adalah sebuah hoax dan fitnah.

2. Sebuah video di Facebook beberapa waktu sempat membuat heboh, lantaran berisi pernyataan seorang pengungsi yang mengatakan bahwa mereka makan makanan ternak karena pemerintah tidak memberi bantuan. Video tersebut ternyata merupakan rekayasa.

3. Terdapat juga hoax yang mengatakan bahwa selama ini bantuan disalurkan secara tidak merata dan hanya dijadikan bahan pecitraan oleh presiden.

4. Sebuah akun menyebarkanluaskan sebuah foto dengan caption yang menyatakan bahwa bantuan tersebut ditahan pihak Jokowi. Kabar itu adalah hoax. Nyatanya foto tersebut merupakan foto yang memperlihatkan bahwa bantuan yang sudah masuk sedang disortir oleh PT Pos Indonesia.