Bank Indonesia baru saja merilis data terbaru mengenai Utang Luar Negeri Indonesia yang menunjukkan bahwa pada April 2025, total utang luar negeri Indonesia mencapai USD431,5 miliar, yang setara dengan sekitar Rp 7.038 triliun (berdasarkan kurs 16.312 per USD). Angka ini mencerminkan pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu 8,2% dibandingkan tahun lalu, dan lebih tinggi dari pertumbuhan 6,4% yang tercatat pada Maret 2025.

"Perkembangan posisi Utang Luar Negeri April 2025 tersebut bersumber dari sektor publik. Kenaikan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global," kata Asisten Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso, dikutip dari laman BI, Senin (16/6).

Posisi utang luar negeri pemerintah pada April 2025 tercatat sebesar USD208,8 miliar, dengan pertumbuhan tahunan mencapai 10,4%, yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 7,6% pada bulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan penarikan pinjaman dan meningkatkan aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) domestik, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia meskipun ada ketidakpastian di pasar keuangan global.

Pemerintah berkomitmen untuk mengelola utang luar negeri dengan hati-hati dan akuntabel, guna mendukung belanja prioritas. Sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utang luar negeri diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas pemerintah," ujarnya.

 

Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan utang luar negeri pemerintah terbagi sebagai berikut: Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7%), Jasa Pendidikan (16,4%), Konstruksi (12,0%), serta Transportasi dan Pergudangan (8,7%).

Ramdan Denny menegaskan bahwa posisi utang luar negeri pemerintah tetap terjaga dengan dominasi utang jangka panjang yang mencapai 99,9% dari total utang luar negeri pemerintah.

Di sisi lain, utang luar negeri swasta mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih rendah. Pada April 2025, posisi utang luar negeri swasta tercatat sebesar USD194,8 miliar, dengan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,6%, lebih baik dibandingkan kontraksi 1,0% pada bulan sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh utang lembaga keuangan yang tumbuh 2,9% setelah sebelumnya terkontraksi.

 

Utang luar negeri swasta terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, yang mencakup 80,0% dari total utang luar negeri swasta. Seperti halnya utang pemerintah, utang swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,9%.

Secara keseluruhan, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, dengan rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun menjadi 30,3% pada April 2025 dari 30,6% pada Maret 2025. Hal ini menunjukkan bahwa utang jangka panjang mendominasi, mencapai 85,1% dari total utang luar negeri.

Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan utang luar negeri untuk menjaga agar strukturnya tetap sehat. Mereka berkomitmen untuk mengoptimalkan peran utang luar negeri dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, sambil meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.