Komdigi jelaskan regulasi gratis ongkir maksimal 3 hari sebulan, masyarakat masih bisa belanja hemat

Brilio.net - Kementerian Komunikasi Digital baru saja mengeluarkan peraturan baru terkait layanan pos komersial yang mengatur program gratis ongkir. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2025 ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, khususnya para penggemar belanja online yang sudah terbiasa dengan promosi bebas biaya pengiriman.

"Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dalam satu bulan," tulis pasal 45 ayat 4 dalam regulasi tersebut.

Meutya Hafid selaku Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) mengungkapkan bahwa pembuatan regulasi tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong penguatan jalur distribusi nasional. Landasan dibuatnya aturan ini adalah untuk membangun ekosistem bisnis yang berkeadilan bagi semua pemain industri, mulai dari korporasi besar sampai pelaku UMKM lokal.

foto: Instagram/@djed.komdigi

"Kami menyadari bahwa di balik setiap paket yang dikirim, ada harapan dan roda ekonomi yang terus bergerak. Maka komitmen kami adalah memastikan industri ini tumbuh secara sehat, kompetitif, dan memberikan manfaat merata bagi seluruh lapisan masyarakat," ujarnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, dikutip brilio.net Minggu (18/5).

Lebih lanjut, Meutya menjelaskan bahwa peraturan baru akan menetapkan standar waktu pengiriman minimum ke seluruh pelosok Indonesia. Tujuannya supaya penduduk di kawasan terpencil mendapatkan layanan berkualitas setara dengan masyarakat kota.

Menkomdigi berharap hadirnya kebijakan ini akan berdampak positif bagi industri pos, kurir, dan logistik tanah air, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan untuk jangka panjang.

Klarifikasi Kemkomdigi soal Promo Gratis Ongkir

foto: Instagram/@djed.komdigi

Namun, perlu diluruskan bahwa aturan ini tidak membatasi promosi gratis ongkir yang diberikan langsung oleh platform belanja online e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia.

"Perlu kami luruskan, peraturan ini tidak menyentuh ranah promosi gratis ongkir oleh e-commerce," kata Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi, Edwin Hidayat Abdullah dikutip dari Antara, Minggu (18/5).

Aturan tersebut fokus pada pembatasan diskon ongkir yang diberikan oleh perusahaan kurir. Kurir hanya diperbolehkan memberikan diskon ongkir maksimal tiga hari dalam sebulan, dan diskon tersebut tidak boleh di bawah struktur biaya operasional mereka.

"Yang kami atur adalah diskon biaya kirim yang diberikan langsung oleh kurir di aplikasi atau loket mereka, dan itu dibatasi maksimal tiga hari dalam sebulan," katanya.

Menurut dia, ketentuan itu diberlakukan karena bila dilakukan secara terus-menerus program diskon semacam ini bisa menimbulkan dampak buruk, seperti menyebabkan kerugian perusahaan, membuat kurir dibayar rendah, dan mengakibatkan penurunan kualitas layanan.

"Kita ingin menciptakan ekosistem layanan pos yang sehat, berkelanjutan, dan adil. Kalau tarif terus ditekan tanpa kendali, maka kesejahteraan kurir yang jadi taruhannya. Ini yang ingin kita jaga bersama," katanya.

Konsumen Tetap Bisa Nikmati Promo Gratis Ongkir

foto: Freepik.com

Edwin mengatakan, konsumen bisa menikmati program promosi gratis ongkir setiap hari kalau perusahaan perniagaan elektronik menyediakan subsidi ongkos kirim sebagai bagian dari strategi promosinya.

"Kalau e-commerce memberikan subsidi ongkir sebagai bagian dari promosi, itu hak mereka sepenuhnya. Kami tidak mengatur hal tersebut," katanya.

Dia menekankan bahwa peraturan tentang layanan pos komersial diberlakukan untuk melindungi kurir dan memastikan mutu layanan pengiriman, bukan untuk membatasi konsumen maupun pelaku usaha digital.

"Kami ingin pastikan para kurir bisa hidup layak dan perusahaan logistik tetap tumbuh. Ini bukan hanya soal tarif, tapi soal keadilan ekonomi," katanya.

Edwin menambahkan, penyusunan peraturan tentang penyelenggaraan layanan pos komersial didahului dengan dialog bersama pelaku usaha dan asosiasi industri kurir serta pemangku kepentingan terkait lain.