Pemerintah Indonesia baru saja membuka blokir anggaran sebesar Rp 86,6 triliun yang sebelumnya dicadangkan dari 99 kementerian dan lembaga (K/L). Keputusan ini diambil setelah pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025 selesai dilaksanakan.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pelaksanaan Inpres tersebut telah rampung pada tanggal 7 Maret 2025. Dalam laporan tersebut, Menkeu meminta izin untuk memfokuskan kembali dan membuka blokir anggaran agar belanja K/L dapat lebih terarah sesuai dengan prioritas pemerintah.

“Dengan dibukanya blokir sebesar Rp 86,6 triliun, kementerian dan lembaga kini dapat melanjutkan belanja mereka,” jelas Suahasil saat konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025.

Rincian pembukaan blokir ini mencakup Rp 33,11 triliun yang dialokasikan untuk restrukturisasi 23 K/L baru di Kabinet Merah Putih, sementara Rp 53,49 triliun lainnya digunakan untuk membuka blokir bagi 76 K/L. Realisasi ini tercatat hingga 25 April 2025.

Seiring dengan pembukaan blokir anggaran, belanja K/L mulai meningkat pesat pada bulan Maret. Menurut catatan Kementerian Keuangan, realisasi belanja K/L pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp 24,4 triliun, meningkat menjadi Rp 83,6 triliun pada Februari, dan melonjak menjadi Rp 196,1 triliun pada Maret, dengan kenaikan sebesar 372,4 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

“Ini adalah akselerasi belanja yang signifikan. Sekitar 16,9 persen dari total belanja dalam APBN telah terealisasi, sejalan dengan persentase penerimaan pendapatan,” tambah Suahasil.

Realisasi belanja negara secara keseluruhan hingga 31 Maret 2025 tercatat sebesar Rp 620,3 triliun, yang merupakan 17,1 persen dari target Rp 3.621,3 triliun. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 413,2 triliun, sedangkan transfer ke daerah sebesar Rp 207,1 triliun.

Pendapatan negara juga tercatat mencapai Rp 516,1 triliun, dengan penerimaan pajak sebesar Rp 400,1 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 115,9 triliun. Defisit anggaran per Maret tercatat sebesar Rp 104,2 triliun atau 0,43 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Selain itu, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga dilanjutkan dengan pembukaan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa semua anggaran telah dibuka dan pembangunan infrastruktur akan segera dilanjutkan.

Dengan pembukaan ini, Kementerian PU akan melanjutkan pembangunan jalan tol, istana wakil presiden, masjid, dan infrastruktur lainnya di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan membangun lima tower rusun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian Pertahanan.

Basuki menambahkan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp 3,4 triliun untuk Otorita IKN juga sudah dibuka, dan beberapa paket pekerjaan sudah ditenderkan. Dengan optimisme yang tinggi, Basuki yakin bahwa pembangunan akan berjalan lancar dengan pengawasan yang ketat.