Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, baru-baru ini mengungkapkan bahwa realisasi anggaran bantuan sosial (bansos) hingga pertengahan tahun 2025 masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024. Menurutnya, total belanja bansos saat ini baru mencapai Rp48,8 triliun, yang berarti hanya sekitar 32,6 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBS) 2025.

Jika kita melihat capaian tahun lalu, angka ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Pada periode yang sama di tahun 2024, realisasi belanja bansos sudah mencapai Rp70,9 triliun atau 46,3 persen dari pagu APBN. Suahasil menjelaskan bahwa lambatnya penyaluran ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pola penyaluran yang bersifat triwulanan.

“Beberapa jenis bantuan sosial sudah disalurkan pada Maret dan April 2025, tetapi distribusi berikutnya baru akan dilakukan pada bulan Juni dan Juli,” jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN KITA pada 17 Juni 2025 di Jakarta.

Pola triwulanan ini menjadi salah satu penyebab mengapa realisasi anggaran bansos tampak masih rendah hingga pertengahan tahun. Selain itu, proses penyesuaian data penerima juga menjadi faktor yang memengaruhi lambatnya penyaluran.

Saat ini, pemerintah sedang dalam masa transisi dari penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke sistem baru, yaitu Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pergantian basis data ini memerlukan waktu untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

“Kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan sisa penyaluran bantuan sosial berupa Kartu Sembako dan PKH untuk Triwulan II 2025 akan diselesaikan pada bulan Juni ini,” tambahnya.

Dengan penyelesaian penyaluran di bulan Juni, pemerintah berharap realisasi anggaran bansos dapat segera meningkat dan mendukung pemulihan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang menjadi sasaran utama program bantuan sosial nasional.

Penyebab Lambatnya Penyaluran Bansos

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat berbicara pada Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penangananan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di Gedung AA Maramis Jakarta

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga mengungkapkan bahwa proses penyaluran masih terkendala pada tahapan pemadanan dan validasi data calon penerima. Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, menyatakan bahwa validasi data sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan tidak salah sasaran.

“Kami berharap proses validasi bisa selesai dalam waktu dekat agar BSU dapat segera disalurkan kepada pekerja yang berhak,” ujarnya.