Brilio.net - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa di negara hukum yang dijamin konstitusi tidak ada namanya diktator dan otoriter. Pernyataan tegas Jokowi ini terkait beberapa komentar yang menuding dirinya diktator.

"Tidak akan ada yang namanya diktator dan otoriter. Tidak akan ada," kata Presiden menjawab pertanyaan wartawan usai meresmikan Museum Keris Nusantara Surakarta, di Jalan Bhayangkara, Surakarta, Rabu (9/8).

Lanjut Jokowi, pada awal-awal memimpin dirinya dikatakan 'ndeso' dan 'klemar-klemer'. Padahal, sikap tegasnya merupakan perwujudan penegakan perundang-undangan.

"Ada yang menyampaikan, Presiden ndeso, Presiden klemar-klemer, tidak tegas. Eh begitu kita menegakkan Undang Undang balik lagi, loncat menjadi otoriter, menjadi diktator. Yang benar yang mana?" terangnya dikutip Antara.

Menurutnya, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, lembaga-lembaga mempunyai peran sendiri-sendiri. Ada juga yang berperan sebagai pengawas yang bebas menyampaikan kritik membangun.

Loading...

"Mana yang mengontrol, mana yang mengawasi, mana yang melaksanakan program-program yang ada. Eksekutif misalnya dan lembaga-lembaga yang lain yang ada, lembaga negara yang ada, kan juga ada pers, media, ada lembaga swadaya masyarakat ada. Ada masyarakat itu sendiri, semuanya mengawasi," pungkasnya.