Brilio.net - Banyak sudah pejabat yang tersangkut atau tertangkap tangan karena kasus korupsi. Kendati demikian, sepertinya masih ada saja pejabat yang belum jera dan masih berperilaku tak pantas. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkap kunci sederhana memerangi budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). "Sebenarnya ini persoalan mau atau tidak saja," kata Ganjar Pranowo.

Gubernur yang baru saja ikut diperiksa karena kasus e-KTP ini mengungkapkan soal kebiasannya melaporkan dan menyerahkan semua barang gratifikasi kepada KPK. Semua barang yang diterimanya selalu dilaporkan kepada KPK.

KPK memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena dinilai sebagai yang terbaik dalam hal pengendalian dan pelaporan gratifikasi untuk tingkat pemerintah daerah.

"Parameternya karena sudah ada unit-unit yang dibentuk untuk koordinasi dan mengendalikan pencegahan gratifikasi. Karena itulah mereka (Jawa Tengah) dapat penghargaan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, pada peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 2016, di Kota Pekanbaru, Jumat (9/12) sebagaimana dikutip brilio.net dari Antara. Penghargaan dari KPK diterima langsung oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Sosok yang identik dengan rambut putih ini menyampaikan ini adalah kedua kalinya Pemprov Jateng menerima penghargaan dari KPK. Sebelumnya pada 2015 juga menerima penghargaan tingkat nasional sebagai pemerintah daerah yang paling banyak menyerahkan barang gratifikasi. Ganjar menjelaskan, Inspektorat Jateng telah memiliki sistem pelaporan gratifikasi untuk semua aparatur sipil negara, yang terus berjalan hingga kini.

"Jadi meski saya sudah tidak jadi gubernur lagi, cetak biru sistemnya sudah ada," ucapnya.

Pada saat yang sama, KPK juga menyerahkan penghargaan terhadap sistem pelaporan dan pengendalian gratifikasi terbaik untuk tingkat kementerian dan lembaga, yang didapatkan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kemudian, penghargaan serupa untuk BUMN/BUMD diraih oleh Bank Mandiri, PT Pertamina (Persero), dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk.