Brilio.net - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah membacakan surat dakwaan kasus proyek E-KTP yang menelan dana kurang lebih sebesar Rp 5,9 triliun, Kamis (9/3). Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan bawahannya Sugiharto menjadi terdakwa.

Nama-nama politikus dari beberapa fraksi partai politik di DPR juga disebut-sebut terlibat dalam urusan ini seperti Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, Hanura, Gerindra, PPP, serta PKB. Ada pula uang yang mengalir ke Kemendagri.

Proyek e-ktp  © 2017 merdeka.com

Menurut Jaksa Wawan Yunarwanto, 51 persen anggaran (sekitar Rp 3,1 triliun) digunakan untuk belanja sedangkan sisanya 49 persen (sekitar Rp 2,8 triliun) diduga dibagi-bagikan ke anggota DPR. Nah, brilio.net membuat hitung-hitungan sederhana uang Rp 2,8 triliun yang diduga dikorupsi itu dapat untuk membiayai berbagai program penting apa saja. Berikut daftarnya cek satu per satu ya?

1. Membiayai sekolah jenjang S-2 dan S-3 lebih dari 6.000 anak bangsa.

Loading...

Dana LPDP tahun ini ditingkatkan sebesar Rp 2 triliun, dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1,3 triliun. Pada 2016, total penerima beasiswa adalah sebanyak 6.293 orang. 

2. Mengangkat hampir 50 ribu pelamar CPNS.

Pemerintah menganggarkan Rp 2 triliun untuk menggaji para Pegawai Tidak Tetap dari bidan, guru, maupun penyuluh pertanian. Ada sebanyak 43.310 tenaga bidan tidak tetap dan 6.296 guru garis depan yang akan diangkat jadi CPNS.

3. Membiayai cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,52 juta ton.

Pada 2016, anggaran untuk CBP ditingkatkan sebesar Rp 2 triliun dari tahun sebelumnya hanya Rp 1,5 triliun. Nominal itu mampu menyediakan stok beras sebanyak 1,52 ton untuk awal tahun 2016.

4. Membangun jalur lingkar sepanjang 22 Kilometer.

Pemkab Temanggung menganggarkan sebesar Rp 2,2 triliun untuk pembangunan jalan lingkar sepanjang 22 km dengan lebar jalan 25 m yang terbagi menjadi dua ruas. Ruas pertama adalah Temanggung-Campursari sepanjang 9 kilometer, sedangkan ruas kedua adalah Campursari-Parakan sepanjang 13 kilometer.

5. Mengaktifkan kembali angkutan massal trem Surabaya.

Pada 2015, tiga instansi terdiri dari Kemenhub, Pemkot dan PT KAI menyepakati perealisasian trem di Kota Surabaya. Modal untuk ini sebesar Rp 2,2 triliun. Kemenhub berperan mengadakan sarana dan prasarana, PT KAI selaku pihak operasional sedengkan Pemkot bertugas mengatur proyek tersebut.