Brilio.net - Lima juru bicara pasangan calon presiden dan wakil presiden, Dahnil Anzar Simanjuntak bersama deretan jubir lainnya Ade Irene (Gerinda), Faldo Maldini (PAN). Pipin Sopian (PKS), dan dr. Gamal Albinsaid. Mereka membuat video yang berisi alasan mengapa pasangan nomor urut 2 ini layak terpilih sebagai pemimpin NKRI. Video tersebut dibagikan oleh Wakil Sekretaris Jendral DPP PAN Faldo Maldini Kamis (18/10).  

Dalam video tersebut, Dahnil yang menjabat sebagai Ketua umum pengurus pusat Pemuda Muhammadiyah membandingkan Prabowo dengan Soekarno dan Jenderal Soedirman serta Sandiaga dengan Mohammad Hatta.

Pernyataan Dahnil tersebut lantas mendapat respon dari Gustika Jusuf Hatta, cucu Mohammad Hatta. Melalui akun Twitter-nya @Gustika ia mengaku keberatan jika Bung Hatta disamakan dengan salah satu pasangan capres-cawapres. Ia mengaku tak sepakat jika nama Soekarno-Hatta digunakan untuk kepentingan politik.

Loading...

"tidak kenal dengan Bung Hatta tidak usah mengibaratkan sebagai Bung Hatta. tidak elok menggunakan nama beliau (dan Eyang Karno) demi kepentingan politik. I'm so done, setiap pilpres nama beliau digadai-gadai. it's getting old," tulis Gustika.

Menyambung cuitannya, Gustika menuliskan bahwa sang kakek adalah sosok yang selalu menambah pengetahuannya setiap hari melalui berbagai medium, termasuk majalah ekonomi yang hingga saat ini masih tersimpan rapi di perpustakaan rumah. Gustika juga menjelaskan bahwa sosok Bung Hatta tidak pernah asal berbicara.

Lebih jauh, Gustika menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjadi Bung Hatta. Tidak dirinya, sang ibu, ataupun Sandiaga Uno. Ia juga tidak ingin nama harum sang kakek digunakan untuk kepentingan golongan tertentu.

Gustika juga memaparkan perbedaan Sandiaga Uno dan Bung Hatta. Masih melalui cuitannya, ia mengungkapkan bahwa Bung Hatta adalah tokoh koperasi sedangkan Sandiaga adalah tokoh korporasi.

Di akhir cuitannya, Gustika menegaskan bahwa Bung Hatta adalah milik bangsa Indonesia, tetapi namanya jangan digadaikan sebagai komoditas politik.