Lucky Hakim, Bupati Indramayu, mengungkapkan bahwa ia pasrah jika harus menerima sanksi nonaktif selama tiga bulan akibat pelesiran ke Jepang tanpa izin dari Kementerian Dalam Negeri. "Kalau memang sanksinya adalah saya harus diberhentikan selama tiga bulan, saya harus menerima itu," ujarnya kepada wartawan pada Selasa (8/4).

Dalam pernyataannya, Lucky mengaku telah memberikan penjelasan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) dan dicecar dengan 43 pertanyaan. Ia mengakui bahwa pelesirannya ke Jepang adalah tindakan yang salah. "Saya salah, saya minta maaf," tambahnya.

Lucky menegaskan bahwa keputusan mengenai sanksi ada di tangan Itjen Kemendagri. "Kalau saya posisinya saya salah, saya minta maaf. Dari kesalahan itu apakah nanti saya disanksi atau tidak, itu bukan keputusan saya," jelasnya.

Dia juga menegaskan bahwa meskipun sedang menghadapi masalah ini, tanggung jawabnya sebagai pejabat publik tetap harus diemban. "Ini masih melekat dan ada tanggung jawab besar di pundak saya," ungkap Lucky.

Setelah menjalani pemeriksaan, Lucky bertemu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, untuk menyampaikan permohonan maaf dan menerima arahan. Ia menjelaskan bahwa perjalanan ke Jepang tersebut adalah liburan bersama keluarga dan tidak menggunakan fasilitas negara.

"Saya berangkat dari tanggal 2 April dan kembali tanggal 7 April. Tidak menggunakan fasilitas negara, uang pribadi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemda," tegas Lucky.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga memberikan tanggapan mengenai pelesiran Lucky Hakim. Ia menyarankan bahwa untuk membahagiakan anak tidak perlu jauh-jauh ke Jepang. "Bahagia tidak mesti di Jepang," ujarnya.