Pulihkan sektor Parekraf, ini 5 program andalan Sandiaga Uno di 2021

Brilio.net - Pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Bagaimana tidak, dengan kunjungan wisatawan ke suatu daerah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah pariwisata tersebut. Selain itu, kunjungan wisatawan mancanegara juga menjadi penyumbang terbesar devisa negara. Namun sejak pandemi, pariwisata di Indonesia nyaris mati.

Oleh sebab itu, pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pun terus berupaya untuk melakukan berbagai program demi memulihkan sektor pariwisata di hampir semua daerah yang terdampak. Hal itu pula yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, pihaknya akan menerapkan konsep quality dan sustainable tourism.

"Kita kelola dalam dua tahapan, jangka pendek dan jangka menengah Panjang. Jangka pendek fokusnya di wisatawan nusantara sebagai awal kebangkitan. Jangka menengah panjang kita menjadi destinasi pilihan di Asia Tenggara untuk wisatawan mancanegara dengan konsep quality and sustainable tourism,” kata Sandiaga Uno dalam konfrensi pers bertajuk 'Extended Weekly Press Briefing'beberapa waktu lalu.

Beberapa program pun ia buat untuk memulihakn sektor parekraf. Lantas program apa saja yah yang menjadi andalan Sandiaga Uno? Berikut ulasannya, Jumat (7/5).

1. Bebas Ongkir

foto: pixabay

Sandi mengatakan skema bebas ongkir akan dijalankan oleh pemilik platform e-commerce jelang lebaran sebagai upaya mendukung usaha para pelaku ekonomi kreatif (ekraf). Nantinya mekanisme pelaksana teknis pemberian bebas ongkir akan dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan dijalankan oleh pemilik e-commerce.

"Ini adalah bentuk kegiatan pemerintah di tengah-tengah kesulitan ekonomi, pemerintah memunculkan program ini yang pelaksanaannya oleh Kemendag, yang tentunya bekerja sama dengan perusahaan pemilik platform e-commerce," kata Sandi.

Lebih lanjut, Sandiaga menyebut bahwa skema bebas ongkir ini dilakukan sebagai bentuk kompensasi peniadaan mudik lebaran. Hal ini bertujuan mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk mengambil peluang pengiriman produk ekonomi kreatif. Mengingat, tidak jarang ongkos kirim lebih mahal dibandingkan dengan harga produk, maka subsidi ongkir dirasa perlu.

"Karena ada larangan mudik, jadi pemerintah memberikan satu kebijakan yang diharapkan menggairahkan disaat mendekati lebaran. Dalam program ini juga bertujuan agar Idul Fitri 2021 masih bisa berbahagia dengan dikirimi produk-produk ekonomi kreatif. Dan ini adalah bagian dari inovasi, adaptasi, dan kolaborasi di mana insentif ongkir sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM dan masyarakat saat mereka tidak bisa pulang ke kampung halamannya," jelasnya.

Oleh karenanya, Sandiaga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan momentum tersebut untuk memberikan hadiah bagi keluarga di kampung halaman saat Hari Raya karena tidak bisa mudik.

2. Desa Wisata

foto: brilio.net/syifa fauziah

Indonesia memiliki banyak sekali potensi desa wisata di Indonesia dengan keunikannya yang beragam. Hadirnya program desa wisata ini dilakukan guna menjadikan desa wisata Indonesia sebagai destinasi wisata berkelas dunia dan berdaya saing.

"Desa wisata ini merupakan potensi yang perlu dikembangkan dan diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sehingga memiliki daya saing serta menjadi lokomotif kebangkitan perekonomian di sektor parekraf di tengah pandemi," kata Sandi.

Mantan wakil Gubernur DKI Jakarta ini menargetkan sebanyak 244 desa wisata tersertifikasi menjadi desa wisata mandiri hingga 2024. Namun diharapkan bisa melebih target yang dicanangkan mengingat besarnya potensi desa wisata dimana tercatat terdapat di 74 ribu desa di Indonesia.

"Kami memetakan ada 1.200 potensi desa wisata di tanah air yang siap dikembangkan secara berkelanjutan karena memiliki nilai kearifan lokal dan budaya yang kuat. Ini menjadi target kita kedepan,” jelas Sandiaga.

Selain itu, Sandiaga menngungkapkan, secara umum desa wisata terklasifikasi dalam tiga kategori. Pertama adalah rintisan, desa wisata maju dan berkembang, serta desa wisata mandiri yakni desa wisata yang sudah mampu melakukan inovasi masyarakat dalam pengembangan potensi desa menjadi unit kewirausahaan mandiri.

"Kita sudah memiliki desa wisata yang terkenal di dunia salah satunya di Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali yang terkenal karena menjadi desa terbersih di dunia. Kita juga punya beberapa desa yang sudah memiliki standar internasional, oleh karena itu penilaian anugerah di Desa Wisata Indonesia tahun 2021 didasarkan 4 pilar pengembangan pariwisata berkelanjutan yaitu, tata kelola, ekonomi lokal, budaya, dan pelestarian lingkungan," ungkap Sandiaga.

3. Indonesia Spice Up The World

foto: pixabay

Selain mendorong pengembangan desa wisata, Sandi menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah cara khusus untuk mengembangkan industri kuliner Nusantara. Salah satunya dengan meluncurkan program Indonesia Spice Up The World. Program ini sengaja diusung mengingat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor kuliner, khususnya rempah-rempah.

"Indonesia sejak dulu dikenal ke seluruh dunia sebagai negeri penghasil rempah-rempah (spice) dunia. Popularitas inilah yang akan kita gunakan untuk mengenalkan kuliner Indonesia ke seluruh dunia yang dikemas dalam program ‘Indonesia Spice Up The World'," ujar Sandi.

Program ini, lanjutnya, akan dilakukan melalui lintas kementerian atau lembaga dengan tugas yang berbeda-beda. Dari Kemenparekraf sendiri telah merancang beberapa konsep unik, seperti membantu para pelaku usaha kuliner Nusantara untuk membuat kemasan produk yang menarik.

Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kemenparekraf, Muhammad Neil El Himam mengatakan, program Indonesia Spice Up The World memiliki dua misi utama, pertama bagaimana kita mendorong pengembangan potensi bumbu atau rempah-rempah di Indonesia hingga dikenal di kancah internasional. Selain itu, program tersebut juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan restoran asli Indonesia di luar negeri.

"Jika misi kita berhasil dan orang-orang sudah mengenal seperti kuliner khas Indonesia, mereka tentu akan tertarik datang ke sini untuk mengeksplorasi lebih jauh," kata Muhammad Neil El Himam.

Sejauh ini, program Indonesia Spice Up The World telah dilaksanakan dengan rendang sebagai pilot projectnya. Kemenparekraf akan membantu para pelaku usaha kuliner khas Tanah Minang itu untuk membuat kemasan yang menarik. "Programnya sudah berjalan. Pertama kami memaksimalkan beberapa makanan siap saji seperti rendang yang memang sudah punya nama baik di skala nasional maupun internasional. Jadi kita merancang ulang kemasan produk sehingga nantinya akan memiliki nilai tambah," kata Neil.

4. Hibah Pariwisata

foto: pixabay

Sementara terkait perluasan dana hibah pariwisata, Sandi mengatakan saat ini statusnya masih dalam proses pengajuan di program PEN 2021 sebagai bagian program PEN sektoral K/L dukungan pariwisata.

Untuk tahun ini, dana hibah pariwisata telah diusulkan untuk ditingkatkan jumlahnya dan diperluas jangkauan. Dari tahun lalu sebesar Rp3,3 triliun menjadi Rp3,7 triliun di tahun ini dengan cakupan tidak hanya untuk hotel dan restoran tapi juga biro perjalanan.

Dana hibah pariwisata 2021 diusulkan menggunakan data pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan tahun 2019 dan pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai 2019 untuk usaha biro perjalanan wisata (BPW). "Tapi kami mendapatkan indikasi positif karena sebagian program PEN sektoral kementerian/lembaga untuk dukungan pariwisata akan diprioritaskan," kata Sandi.

Penyaluran dana hibah tetap diusulkan melalui mekanisme transfer ke daerah. Sehingga nanti daerah yang akan menentukan bidang-bidang usaha seperti biro perjalanan terdaftar yang akan mendapatkan dana hibah sesuai dengan pajak penghasilan yang tercatat. "Kami mendorong biro perjalanan wisata untuk dapat bersiap dan berkoordinasi dengan asosiasi masing-masing," kata Menparekraf Sandiaga Uno.

5. CHSE

foto: brilio.net/syifa fauziah

Salah satu program yang akan difokuskan di setiap destiansi wisata adalah CHSE (Cleanliness, Health, Safety, dan Environmen. CHSE mulai diterapkan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia sejak September 2020. Di momen Lebaran tahun ini, program CHSE pun diperketat untuk setiap destinasi dan sentra ekonomi kreatif.

"Dalam bingkai PPKM skala mikro, ada kegiatan masyarakat yang diperbolehkan. Keputusannya diserahkan ke pemerintah daerah sesuai dengan angka Covid-19 di daerah masing-masing. Dan jika memang destinasi wisata dibuka, tegas kami mengatakan bahwa harus dengan penerapan protokol kesehatan CHSE yang ketat dan disiplin," ucapnya.

Kemenparekraf sendiri telah menerbitkan buku panduan pelaksanaan CHSE di destinasi dan berbagai tempat serta bidang usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Panduan ini yang akan terus disosialisasikan ke para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Seperti besok ada kegiatan di Kota Tua dengan Pemprov DKI. Kota Tua adalah salah satu destinasi yang diminati saat libur lebaran, dan seandainya dibuka oleh Pemprov DKI, kita ingin pastikan panduan protokol kesehatan dipatuhi secara ketat dan disiplin. Panduan protokol CHSE akan kita terus sosialisasi dan serahkan ke tiap destinasi agar kegiatan wisata dapat berjalan dengan ketentuan yang berlaku," tuturnya.

Berdasarkan pengalamannya melihat langsung dan menyerap aspirasi di daerah, penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE sudah berjalan dengan baik. Meski ia tidak menampik masih ada destinasi atau lokasi yang penerapan protokol kesehatannya harus terus ditingkatkan.

"Ini butuh kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dan Satgas Covid-19 serta masyarakat dan dunia usaha. Malah kita ingin libatkan institusi pendidikan, karena untuk memonitor secara detail butuh kemampuan secara 360 derajat. Kepatuhan tersebut yang harus kita lakukan secara kolaborasi," jelasnya.

Menparekraf Sandiaga memastikan, kedepan pihaknya tidak hanya akan sebatas mendorong dan mengimbau penerapan protokol kesehatan, tapi juga memastikan kepatuhan. "Akan ada mekanisme jika mereka tidak bisa penuhi (penerapan protokol kesehatan) akan diberi peringatan, dilanjutkan dengan denda. Berkoordinasi dengan Pemda kami juga tidak segan untuk merekomendasikan sanksi penutupan," pungkas Sandi.