Brilio.net - Pemerintah memastikan kondisi keuangan Indonesia terkendali, meski menghadapi lonjakan kasus Covid-19 dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Dukungan APBN untuk PPKM Darurat dan penanganan kesehatan sendiri dilakukan melalui realokasi APBN dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan, pemerintah mendorong PEN dan beberapa bantuan sosial (bansos) kembali dimunculkan. Hal tersebut berkaca dari penerapan PPKM Darurat guna menekan angka penularan virus corona.

"Karena aktivitas dan mobilitas masyarakat jadi terbatas pada masa PPKM Darurat, masyarakat dan UMKM membutuhkan bantuan untuk menopang perekonomian mereka. Kita akhirnya mendorong percepatan penyerapan PEN dan memunculkan kembali beberapa program bantuan sosial,” terang Susiwijono Moegiarso dalam siaran pers yang diterima brilio.net, Jumat (16/7).

Adapun total dukungan APBN Rp 699,43 triliun untuk program PEN kembali ditata ulang. Di antaranya ialah menaikkan anggaran program perlindungan sosial dari Rp 148,27 triliun, menjadi Rp 153,86 triliun, anggaran kesehatan naik dari Rp 172,84 triliun menjadi Rp193,93 triliun.

Kemudian realokasi dukungan UMKM dan korporasi dari Rp 193,74 triliun menjadi Rp 171,77 triliun, insentif usaha dari Rp 56,73 triliun menjadi Rp 62,83 triliun, serta realokasi program prioritas dari Rp 127,85 triliun menjadi Rp 117,04 triliun.

istimewa istimewa
foto: Youtube/ FMB9ID_ IKP

Susiwijono menungkapkan klaster perlindungan sosial pada program PEN ada yang dipercepat pencairannya, diperpanjang periodenya, dan ditambahkan jumlahnya. Pemerintah juga akan memperpanjang program Bantuan Sosial Tunai, mendorong percepatan penyerapan bantuan Bansos PKH, serta Kartu Sembako.

“Bagaimana pun konsumsi masyarakat berkontribusi hampir 60% pada Produk Domestik Bruto (PDB) kita,” terang Susiwijono.

Selain masyarakat perkotaan, masyarakat desa juga terpukul oleh pandemi Covid-19 ini, terutama desa berbasis ekonomi pariwisata, pertanian, dan perikanan. Masyarakat di desa juga mengalami penurunan pendapatan.

Susiwijono meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah terus berupaya menyeimbangkan kepentingan pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi.

“Di satu sisi penanganan Covid-19 dan di sisi lain ada aspek pemulihan ekonomi. Ini sifatnya fleksibel dan dinamis serta memperhatikan perkembangan angka-angka. Dengan kondisi saat ini anggaran PEN prinsip utamanya adalah memprioritaskan aspek kesehatan. Sehingga nantinya setelah kasus melandai, program ekonomi bisa kita dorong kembali,” pungkasnya.

Budi Arie Setiadi, Wamendes PDTT menambahkan, berkaca dari dampak pandemi yang dirasakan masyarakat pedesaan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kamendes PDTT) telah membuat beberapa langkah penanganan.

“Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga telah membuat skala prioritas pengelolaan dana desa. Program jaring pengaman sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yang pada 14 Juli telah tersalurkan total Rp 5,8 triliun, dengan jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak lebih dari 5,1 juta,” ujar Budi Arie Setiadi.

Program lain yang turut membantu meringankan beban ekonomi masyarakat adalah potongan tarif listrik bagi pelanggan PLN.

Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN (Persero) menyampaikan, "Stimulus pemotongan tarif harga listrik bagi pelanggan di masa PPKM Darurat tidak hanya untuk pelanggan listrik bersubsidi 450 VA dan 900 VA, tapi juga bagi pelanggan industri dan bisnis. Program-program ini akan diperpanjang sampai September 2021.”

Dari data, sampai Juni 2021 dengan total stimulus yang dikeluarkan mencapai Rp 6,6 triliun, telah bisa dimanfaatkan kurang lebih 33 juta pelanggan PLN.

“Akan ditambahkan lagi sekitar Rp 2,51 triliun untuk memperpanjang masa program pemotongan tarif listrik ini,” tambah Bob Saril.

(brl/lak)