Brilio.net - Presiden Joko Widodo sekarang ini sedang mencari menteri yang akan membantunya menjalankan tugas negara. Sebelumnya Jokowi telah mengungkapkan kriteria menteri yang akan masuk dalam susunan kabinet baru nantinya. Jokowi sendiri juga telah menegaskan bahwa ia mencari sosok menteri yang mampu bekerja dan mengeksekusi program dengan baik.

Jika dilihat pada tahun 2014 silam, Jokowi memiliki cara tersendiri ketika mencari calon menteri. Nah seperti apa? Berikut lansiran brilio.net dari merdeka.com, Selasa (25/6).

1. Melibatkan KPK.

Instagram/@jokowi © 2019 brilio.net

foto: Instagram/@jokowi

Loading...

Kala itu pasangan Jokowi-JK melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyeleksi integritas dari para calon menteri. Pada 17 Oktober 2014, Presiden Jokowi mengirimkan daftar nama calon menteri ke Komisi KPK, tiga hari sebelum dilantik sebagai Presiden RI.

Pada 21 Oktober 2014, KPK memeriksa nama-nama tersebut dan memberikan laporan kepada Presiden. Terkait rekomendasi KPK, terdapat delapan nama dianggap bermasalah oleh KPK. Jokowi sendiri langsung mengikuti rekomendasi KPK untuk mengganti nama yang dianggap bermasalah.

"Karena kemarin kita menyampaikan itu kepada PPATK dan KPK ada delapan nama yang tidak diperbolehkan," kata Jokowi pada 22 Oktober 2014 lalu.

2. Telusuri rekam jejaknya dan wawancara.

Instagram/@jokowi © 2019 brilio.net

foto: Instagram/@jokowi

Jokowi memiliki cara tersendiri untuk menentukan menterinya. Selain ia melibatkan KPK dalam penyeleksian, Jokowi juga turun langsung membaca rekam jejak setiap calon-calon nama menterinya. Bahkan Jokowi melakukan wawancara secara spontan.

"Harus ketemu, harus wawancara. Rekam jejaknya mesti dilihat," kata Jokowi pada 17 September 2014.

3. Melarang rangkap jebatan.

Instagram/@jokowi © 2019 brilio.net

foto: Instagram/@jokowi

Jokowi memiliki syarat bagi para calon menteri di mana tidak boleh rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik. " Tidak boleh rangkap jabatan," kata Jokowi kala itu.

Tentunya Jokowi memiliki alasan tersendiri mengenai hal itu. Ia para pembantunya itu fokus kerja. Sehingga bekerja maksimal.

Namun sering berjalannya waktu, syarat jabatan dalam parpol tidak berlaku. Salah satu contohnya adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Saat ini Airlangga tercatat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

4. Kriteria menteri Jokowi 2019.

Instagram/@jokowi © 2019 brilio.net

foto: Instagram/@jokowi

Seperti yang diketahui bahwa Jokowi kembali terpilih dalam Pilpres 2019 ini. Jokowi sendiri telah menentukan kriteria untuk calon nama-nama menteri kabinet kerja jilid II.

Di mana Jokowi menginginkan kursi para menteri diisi oleh orang-orang yang mampu mengeksekusi program kerja pemerintah. "Sudah saya sampaikan bolak-balik, (calon menteri harus) mampu mengeksekusi dari program-program yang ada, kemampuan eksekutor itu yang paling penting," kata Jokowi.

Menurutnya, orang yang pantas membantunya dalam pemerintahan ialah sosok yang cerdas. Dengan kecerdasan yang dimiliki tentu akan mudah menjalankan semua program pemerintah.

Sebagai contoh, Jokowi menyebut nama Ketua Umum Hipmi, Bahlil Lahadalia, sosok yang cocok menjadi menteri Kabinet Kerja. Di matanya sosok Bahlil Lahadalia adalah pemuda yang cerdas.

"Saya lihat dari samping, dari bawah ke atas, cocok ini kelihatannya. Pintar membawa suasana dan juga ya sangat cerdas, cerdas, cerdas," ujar Jokowi.