Brilio.net - Tim pemenangan dari paslon nomor urut 01 dan 02 terus melakukan pengawalan Pilpres 2019 usai pemungutan suara. Dalam proses penghitungan suara, tim paslon nomor urut 02 menyebut ada kecurangan dalam Pilpres 2019. Prabowo Subianto sendiri dalam deklarasi kemenangan Kamis (18/4) mengatakan memang ada kecurangan dalam Pilpres 2019.

"Telah terjadi usaha-usaha dengan berbagai ragam kecurangan yang terus terjadi di desa, kecamatan, dan kota seluruh Indonesia," ujar Prabowo beberapa waktu lalu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Slamet Ma'arif. Dia menilai ada kecurangan di Pilpres 2019. Bahkan ia menyebut wacana rekonsiliasi untuk kubu paslon 01 dan 02 tak perlu dilakukan. Slamet menegaskan, tak ada rekonsiliasi untuk segala bentuk kecurangan di Pemilu Serentak 2019.

"Segala bentuk kecurangan tidak ada rekonsiliasi. Kita tidak akan pernah ada rekonsiliasi dengan kecurangan apapun. Jadi kita saat ini adalah pertempurannya melawan segala bentuk kecurangan," kata Slamet seperti dikutip merdeka.com, Kamis (25/4).

Slamet menilai terlalu dini bila memikirkan sengketa Pilpres dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menyatakan pihaknya fokus melalui jalur Bawaslu untuk menampung dan menindak kecurangan pemilu.

Loading...

"Jadi pastinya harus jalur yang ada, sesuai dengan koridor hukum yang ada dong. Kalau memang bentuk kecurangan kan bukan di MK. MK enggak punya wewenang, itu ke Bawaslu," ungkap Slamet.

Kini BPN fokus mengumpulkan bukti kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Terorganisir, sistematis, dan masif. Nah kalau itu terbukti, Bawaslu mengatakan itu, ya harus ada paslon yang diskualifikasi. Jalurnya kan seperti itu undang-undangnya," ujar Slamet.

Dia mengingatkan bahwa paslon yang curang bisa didiskualifikasi sesuai aturan yang ada.

"Dan inget ada pasal 460 kalau tidak salah, kalau terbukti kecurangannya sistematis, itu bisa diskualifikasi. Nah sekarang kita sedang perjuangkan membuktikan bahwa kecurangannya bener-bener TSM," kata Slamet.

Di sisi lain, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate berharap itikad baik dilakukan Prabowo Subianto untuk melakukan rekonsiliasi. Menurutnya, sudah terlihat ada gelagat positif melalui beberapa pernyataan Prabowo.

"Kami berharap ada pendapat itu, itikad pak Prabowo ada. Karena pak Prabowo mengatakan bahwa masyarakat harus kita jaga stabilitas dalam negeri, tunggu hasil pemilihan umum resmi diumumkan," ujar Johnny.

Johny juga menyatakan bahwa yang membuat runyam ialah orang-orang di sekitar Prabowo. Johny menyoroti pernyataan Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso yang menyatakan utusan Jokowi ditolak Prabowo. Johnny heran mengapa pernyataan pembisik Prabowo, bisa berbeda dengan capres sendiri.

Tidak hanya itu, Luhut Panjaitan juga menitip pesan kepada para senior untuk tidak memanas-manasi Prabowo.

"Melalui tulisan ini saya juga ingin menitipkan pesan kepada para senior untuk tidak perlu memanas-manasi dengan memberikan informasi yang tidak jelas kepada Pak Prabowo. Biarkanlah Beliau mendapat informasi yang berimbang sehingga bisa membuat keputusan dengan input data yang benar. Tidak elok kalau kita membohongi atasan dengan informasi yang salah. Jika atasan kemudian membuat keputusan yang salah, hal ini akan menjadi catatan yang tidak baik dalam perjalanan hidupnya. Apalagi dengan adanya digital track sekarang, sampai kapanpun catatan itu tidak akan bisa terhapus," kata Luhut dilansir brilio.net dari akun Facebook Luhut Binsar Pandjaitan.