Bulan Ramadan 1446 Hijriah semakin dekat, dan umat Islam di Indonesia tentu penasaran kapan puasa dimulai. Nah, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat pada 28 Februari 2025 untuk menetapkan awal Ramadan. Setelah sidang ini, tanggal pasti 1 Ramadan akan segera diumumkan.

Namun, seperti tahun-tahun sebelumnya, ada kemungkinan perbedaan awal Ramadan antara pemerintah dan Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah lebih dulu menetapkan 1 Ramadan jatuh pada 1 Maret 2025, sementara pemerintah akan menunggu hasil rukyatul hilal untuk memastikan tanggalnya dan melaksanakan salat Tarawih setelah Isya.

Bagaimana sih sebenarnya mekanisme Sidang Isbat ini? Kenapa bisa ada perbedaan awal Ramadan? Yuk, kita simak penjelasannya!

Proses penetapan awal Ramadan

Sidang Isbat melibatkan berbagai pakar dan perwakilan lembaga untuk memastikan keakuratan penetapan awal Ramadan. Perhitungan hisab dan rukyatul hilal menjadi dasar pertimbangan utama. Hisab menggunakan metode ilmiah untuk memprediksi posisi hilal, sedangkan rukyatul hilal adalah pengamatan hilal secara langsung. Kedua metode ini akan dibahas dan diverifikasi dalam sidang isbat.

Transparansi dan keterbukaan sangat penting dalam proses ini. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan keputusan yang diambil dapat diterima oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Musyawarah ini juga memastikan bahwa keputusan mempertimbangkan berbagai aspek, baik ilmiah maupun keagamaan.

"Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung," ujar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, dikutip dari ANTARA.

Jadwal Sidang Isbat Awal Ramadan 2025

Pemerintah akan menggelar Sidang Isbat penentuan 1 Ramadan 1446 H pada Jumat, 28 Februari 2025 di Auditorium H.M. Rasjidi, Kemenag RI, Jakarta Pusat.

Sidang ini akan melibatkan berbagai pihak, seperti:

  • Perwakilan ormas Islam, termasuk Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
  • Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk analisis cuaca saat pemantauan hilal.
  • Ahli falak dan astronomi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
  • Perwakilan DPR, Mahkamah Agung, dan instansi terkait lainnya.

Sidang akan berlangsung dalam tiga tahap utama:

  • Pemaparan data hisab (perhitungan astronomi) tentang posisi hilal setelah matahari terbenam pada 28 Februari.
  • Verifikasi hasil rukyatul hilal (pengamatan hilal) dari berbagai titik di seluruh Indonesia.
  • Musyawarah dan pengambilan keputusan, yang kemudian diumumkan kepada masyarakat. Menteri Agama dijadwalkan akan mengumumkan hasil sidang isbat pada malam harinya.

Rukyatul Hilal di 125 Titik Pemantauan

Kementerian Agama akan melakukan rukyatul hilal di 125 titik pemantauan di seluruh Indonesia pada 28 Februari 2025.

Beberapa lokasi strategis untuk pengamatan hilal meliputi:

  • Aceh (Banda Aceh dan Lhokseumawe)
  • Jawa Barat (Pelabuhan Ratu dan Pangandaran)
  • Jawa Timur (Surabaya dan Banyuwangi)
  • Sulawesi Selatan (Makassar)
  • Papua (Jayapura)

Jika hilal berhasil terlihat di beberapa titik, maka ada kemungkinan pemerintah dan Muhammadiyah akan menetapkan awal Ramadan pada tanggal yang sama. Namun, jika hilal tidak tampak, maka ada potensi perbedaan awal puasa antara Muhammadiyah dan pemerintah.

Potensi perbedaan awal Ramadan 2025

Tahun 2025, ada kemungkinan perbedaan dalam penetapan awal puasa Ramadan antara pemerintah dan Muhammadiyah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan Ramadan.

Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, yang berarti perhitungan astronomi yang menetapkan bulan baru dimulai ketika hilal sudah berada di atas ufuk, tanpa harus menunggu hilal bisa dilihat secara langsung. Berdasarkan metode ini, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada 1 Maret 2025.

Pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda, mengombinasikan metode hisab dan rukyatul hilal. Jika hilal dapat dilihat pada 28 Februari 2025, maka 1 Ramadan akan dimulai pada 1 Maret 2025. Namun, jika hilal tidak terlihat, bulan Syaban akan digenapkan menjadi 30 hari, sehingga 1 Ramadan jatuh pada 2 Maret 2025.

Meskipun ada potensi perbedaan dalam penetapan awal Ramadan, baik pemerintah maupun Muhammadiyah memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan umat Islam memulai bulan suci dengan cara yang tepat dan sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Tantangan dalam Rukyatul Hilal Tahun Ini

Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika dari BRIN, Thomas Djamaludin, mengungkapkan bahwa pengamatan hilal pada 28 Februari 2025 kemungkinan akan mengalami tantangan.

Hilal, yang menandai awal bulan Ramadan, menjadi fokus perhatian banyak pihak setiap tahunnya. Namun, tahun ini, berbagai faktor diperkirakan akan membuat pengamatan tersebut lebih sulit. Salah satu faktor utama adalah posisi hilal yang sangat rendah di langit, meskipun telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh MABIMS.

Jika hilal tidak berhasil diamati pada tanggal yang telah ditentukan, BRIN mengindikasikan bahwa kemungkinan besar pemerintah akan menetapkan 1 Ramadan jatuh pada 2 Maret 2025. Ini akan menjadi keputusan penting untuk memastikan keseragaman dalam memulai bulan suci Ramadan di seluruh negeri.